Jakarta – Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri siap menyukseskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Secara teknis, semua Dinas Dukcapil daerah bisa melayani masyarakat yang datang untuk merekam data KTP-el.
Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengakui ada sedikit kendala di masa pandemi Covid-19 ini. Penduduk yang datang hendak merekam data mereka jauh berkurang. Perekaman data KTP-el menuntut kehadiran fisik warga di hadapan petugas. Meski petugas sudah mengikuti prosedur standar pencegahan Covid, melengkapi diri dengan masker dan face shield serta sarung tangan, warga membatasi diri bila tidak sangat urgent.
“Dibanding tahun lalu jumlah warga yang merekam data KTP-el hanya separuhnya. Berbeda jauh dengan tahun lalu saat mau pileg dan pilpres, tingkat perekaman saat itu naik tinggi sekali,” kata Dirjen Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Rabu (7/10/2020).
“Makanya kami bekerja keras memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa untuk mencoblos saat pilkada harus memiliki KTP-el. Kami juga menerapkan protokol Covid-19, warga yang datang tak usah kahwatir petugasnya menggunakan sarung tangan, masker, face shield, sering cuci tangan atau memakai hand sanitizer,” kata Dirjen Dukcapil.
Dirjen Zudan menyampaikan, para punggawa Dukcapil tetap melayani masyarakat termasuk saat Hari-H pencoblosan, yakni Rabu, tanggal 9 Desember 2020.
“Di daerah yang menggelar pilkada, Disdukcapil setempat tetap buka kantor melayani masyarakat yang mungkin kehilangan KTP untuk dicetak kembali untuk bisa mencoblos,” kata dia.
Waktu Pileg dan Pilpres yang lalu, Dukcapil juga buka kantor melayani masyarakat. “Petugas bekerja dengan shift. Petugas yang belum menyoblos, diminta antre menyoblos dulu di kantor. Yangg sudah nyoblos kembali bekerja melayani masyarakat. Itu kita lakukan tradisi ini sejak 2015,” jelas Zudan.
Dirinya mengakui cukup menemui kesulitan merekam data penduduk di daerah tertentu, utamanya di daerah Papua dan Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan Sulawesi Barat.
Di wilayah Indonesia bagian barat seperti wilayah Sumatera yang cakupannya lebih rendah dibanding rerata nasional adalah di wilayah Sumatera Utara dan Aceh. “Kami mohon dukungan dari semua masyarakat yang ingin mencoblos ayo datang ke Dinas Dukcapil atau beritahu kami agar kami jemput bola mendatangi penduduk,” kata Dirjen Zudan.
Khusus pengadaan blanko KTP-el, lanjut Zudan, Mendagri Tito Karnavian sudah mengajukan tambahan anggaran untuk penyediaan blanko ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Ibu Menkeu sudah memenuhi tambahan anggaran pengadaan blanko sebanyak 25 juta keping. Maka suket tahun ini kita cetak semua. Disdukcapil Kab/kota saya minta tidak lagi mengeluarkan surat keterangan tanda sudah merekam KTP-el. Setiap orang datang melakukan perekaman KTP-el dan sudah print ready record (PRR) agar segera dicetak KTP-elnya,” katanya.
Pakar Hukum Administrasi ini meminta kedisiplinan para Kepala Dinas Dukcapil Kab/kota menuntaskan perekaman dan pencetakan KTP-el. Sebab blanko sudah tersedia. Bagi daerah yang blankonya sudah habis segera mengambil ke pusat, bisa juga mengambil via provinsi atau melalui kantor perwakilan di Jakarta.
“Jika stok blanko menipis segera ambil ke pusat. Tidak perlu menunggu sampai blanko habis,” demikian tutup Dirjen Zudan Arif Fakrulloh. (*)
