Jakarta – Kelangkaan dan kenaikan harga beras yang saat ini terjadi tengah menjadi sorotan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) pun buka suara soal penyebab utamanya.
Kepala Biro Komunikasi Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto mengatakan kenaikan harga beras tersebut bukan disebabkan oleh adanya bantuan sosial (bansos) pangan, melainkan mundurnya musim tanam.
“Oh ngga kan, itu (bansos) merupakan bagian dari itu untuk mengatasi pasokan pangan, menstabilkan harga,” ujar Haryo dalam keterangannya, Selasa 13 Februari 2024.
Baca juga: Tenang! Erick Thohir Jamin Stok Kebutuhan Beras Nasional Aman hingga Idul Fitri
Lebih lanjut Haryo menjelaskan pihaknya akan terus memonitor perkembangan harga pangan termasuk beras dan berkoordinasi dengan stakeholders, K/L (Kementerian/Lembaga) terkait, kemudian juga memonitor di lapangan.
“Jadi kenaikan harga beras itu, sejauh informasi yang saya terima itu dipengaruhi oleh mundurnya musim tanam,” ungkapnya.
Adapun, pada periode Januari – Maret 2024 diperkirakan produksi beras sebesar 5,8 juta ton. Angka tersebut turun sekitar 37 persen dibandingkan periode yang sama 2023, yang disebabkan mundurnya musim tanam.
Selain itu, pengadaan beras impor masih dalam proses, sehingga memengaruhi ketersediaan beras dalam negeri.
Haryo menyatakan bahwa beberapa faktor keterlambatan impor tersebut dipengaruhi oleh tingginya harga pupuk dunia, akibat pasokan bahan baku pupuk terdampak perang Rusia-Ukraina.
“Kemudian juga rantai pasok global, akibat konflik di Terusan Suez, itu mengganggu juga pasokan pangan dunia di Asia. Jadi hal-hal tersebut mengganggu. Jadi kan harga pupuk, bahan baku pupuk yang global mempengaruhi impor, sama yang tadi distribusinya,” jelasnya.
Baca juga: Inflasi Berlanjut, BPS Ungkap Harga Beras di 28 Provinsi Naik
Untuk mengatasi kenaikan harga beras ini, Bulog diminta untuk mempercepat distribusi atau penyaluran beras SPHP ke pasar. Serta mempercepat impor beras ke dalam negeri untuk mengoptimalkan pasokan.
“Kemudian juga mempercepat impornya juga. Jadi yang mendapatkan penugasan Bulog, diperintahkan kepada Bulog mempercepat proses impor dan penyaluran,” pungkasnya.
Sebagai informasi, pemerintah telah menggelontorkan beras SPHP sebanyak 220.000 ton sejak awal 2024. Untuk bantuan pangan disalurkan sebanyak 179.000 ton.
Sedangkan, impor beras tahun 2023 yang terealisasi sebanyak 2,6 juta ton dan untuk periode Januari-Februari 2024 mencapai 325.000 ton. Serta, untuk ketersediaan di dalam negeri sebanyak 70.000 ton. (*)
Editor: Galih Pratama
