Oleh Eko B. Supriyanto, Pemimpin Redaksi Infobank
TAHUN 2022 EKONOMI INDONESIA TUMBUH mengesankan. Pertumbuhan 5,31% di tengah penurunan ekonomi global merupakan prestasi yang baik. Inflasi kendati mendaki, tapi tak sebesar yang diprediksi sebelumnya. Ekonomi Indonesia baik-baik saja dengan kerja keras fiskal, dan tentu pertolongan Bank Indonesia (BI) – dengan burden sharing-nya. Kredit bank juga tumbuh double digit (11,35%). Ekonomi sudah menggeliat.
Hasilnya sudah terbukti, ekononi tumbuh dengan baik (5,31%) dengan kondisi moneter tidak terbakar oleh inflasi seperti negara-negara G20 lainnya. Inflasi terkendali, dan bahkan rendah (5,51%) dari perkiraan sebe-lumnya yang mencapai 6,1%.
Bank-bank juga dalam kondisi yang sounds. Likuiditas tumpah ruah, dan laba bank meningkat. Hal ini juga ada peran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan kebijakan restrukturisasi kredit. Angka non performing loan (NPL) tetap terjaga, menjadi 2,44% dari 3% di tahun sebelumnya. Angka loan at risk (LAR) pun menurun menjadi 11,88% dari 19,48% di tahun sebelumnya. Stabilitas sektor keuangan terjaga dengan baik.
Kendati demikian – ada tantangan yang tak ringan ke depan. Satu, kondisi geopolitik. Perang Rusia-Ukraina dan perang dagang Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok menekan pertumbuhan ekonomi global. Dua, terjadi inflasi tinggi di sejumlah negara akibat mahalnya komoditas dan pangan dikarenakan gangguan rantai pasok (supply chain). Tiga, persepsi risiko investor negatif, sehingga suku bunga Fed Funds Rate (FFR) higher for longer.
Sementara, dolar AS menguat terhadap seluruh mata uang asing di dunia. Dan, berdampak pada sikap cash is the king. Semua ingin memegang uang tunai, sehingga ekonomi global juga tersendat. Hal ini semua tentu menimbulkan ketidakpastian ekonomi global yang diperkirakan akan tumbuh 2,3% di 2023 ini. Angka itu lebih rendah dibandingkan dengan 2022 lalu yang sebesar 3%.
Kondisi perekonomian global itu tentu akan memengaruhi perekonomian dalam negeri. Dan, yang lebih perlu diperhatikan, 2023 dan 2024 Indonesia memasuki tahun politik. Semua bisa saja terjadi. Dua poros garis politik sepertinya akan terbentuk. Pemilu 2024 situasinya diperkirakan bakal seperti 2019 lalu.
Suhu politik mulai memanas. Isu reshuffle adalah satu hal, tapi di balik perpecahan koalisi menjadi sangat tidak nyaman bagi dunia usaha. Investasi yang direncanakan pun akan sedikit terganggu dengan alasan menunggu Pemilu 2024 selesai lebih dahulu.
Situasi ekonomi global yang tidak pasti dan suhu politik yang kian memanas yang harus dilewati. Kondisi fiskal dan moneter tentu juga tidak boleh terganggu. Menteri Keuangan (Menkeu) dan Gubernur BI harus punya bahasa yang sama. Juga, chemistry yang tak berbeda. Hal ini menjadi penting; siapa Menkeu dan siapa Gubernur BI?
Hubungan fiskal dan moneter yang tak hanya harmonis, tapi juga solid. Apalagi dalam UU P2SK ada yang berubah terkait dengan tujuan BI. Di UU sebelumnya – tujuannya hanya memelihara stabilitas nilai rupiah. Kini, di UU P2SK, tak hanya mencapai stabilitas nilai rupiah. Tapi, plus memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut serta menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kita tidak mau gambling dengan menempatkan pejabat yang tidak punya jam terbang tinggi di tengah situasi global yang tertekan dan suhu politik yang makin panas. Dibutuhkan Gubernur BI dan Menkeu yang sudah terbukti. Karena, banyak hal yang tidak pasti. Di luar dugaan, dan tentu tidak standar. Bukan hanya text book, tapi juga sudah mengenal medan.
Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menkeu Sri Mulyani termasuk sosok yang jam terbangnya tidak diragukan. Jadi, “duet maut” Perry-Sri layak dipertahankan. “Ganda Campuran” Sri-Perry sudah klop dan terbukti ketika mendapat tekanan bertubi-tubi soal fiskal dan moneter. Jangan bertaruh dalam situasi yang tidak pasti dan tidak kita yakni. Meski demikian, kita wajib mengawal BI tetap independen. (*)
