Menko Perekonomian Darmin Nasution, mengaku akan segera memberikan draft finalisasi proyek kereta cepat ke Presiden Jokowi pada Rabu ini. Rezkiana Nisaputra
Jakarta–Guna mempercepat proyek pembangunan kereta cepat yang dicanangkan pemerintah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengaku, pihaknya akan segera menyerahkan draft finalisasi proyek pembangunan kereta cepat tersebut pada lusa atau Rabu (2/9) ke Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, saat ini para eselon satu dari kementerian terkait tengah melakukan rapat finalisasi draft proyek pembangunan kereta cepat. Sehingga diharapkan usai rapat, para eselon satu tersebut dapat segera melapor kepada menterinya agar dapat menarik kesimpulan hingga memutuskan mega proyek transportasi tersebut.
“Kita undang eselon satunya dulu yang terkait jam 2 tadi, nah mudah-mudahan jam 5 selesai. Nah begitu dia pulang, mudah-mudahan lapor sama menterinya dan lusa kita akan rapat untuk menyimpulkan dan memutuskan. Setelah itu kita akan sampaikan ke Presiden pada hari Rabu,” ujar Darmin, di Jakarta, Senin, 31 Agustus 2015.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, seharusnya dalam rapat finalisasi draft proyek pembangunan kereta cepat tersebut dilakukan oleh para Menteri terkait, namun agar pembahasannya lebih mendalam lagi, kata Darmin, maka rapat tersebut dilakukan oleh para eselon satu di Kementerian terkait.
“Tadinya di tingkat Menteri, tapi kemudian terpikir begini, Menteri belum tahu kalau langsung rapat, lah ini tak betul. Ini mestinya dibagi dahulu bahannya setelah itu kasih waktu untuk mempelajarinya. Supaya itu teratasi, kita undang eselon satunya dulu,” tukasnya.
Sebagaimana diketahui, ada dua negara yang memberikan pinjaman dana untuk pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut. Dua negara itu yakni Jepang dan Tiongkok, kedua negara tersebut memberikan tawaran yang berbeda.
Jepang sendiri menawarkan dapat membangun kereta api cepat Jakarta-Bandung berkecepatan 200 kilometer hanya dengan waktu tempuh sekitar 36 menit. Sedangkan Tiongkok menawarkan hal yang sama dan tidak memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (*)
