Ilustrasi: Progres pembangunan IKN. (Foto: istimewa)
Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno berpesan kepada pemerintah tentang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur jangan sampai mangkrak.
“Jangan sampai (pembangunan IKN) gagal dan melahirkan kasus Hambalang kedua. Semua orang ingin sebenarnya Ibu Kota Nusantara ini berhasil. Tapi memang tidak mudah ya,” kata Hendrawan kepada wartawan di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Rabu 3 Juli 2024.
Hendrawan menyatakan Komisi XI DPR RI bersama pemerintah dan anggota tim gugus tugas bidang keuangan Prabowo-Gibran Thomas Djiwandono sudah berdiskusi mengenai pembiayaan IKN di tahun depan.
Baca juga: Ipar Prabowo Lebih Pilih Makan Bergizi Gratis Ketimbang IKN, Begini Tanggapan DPR
Meski demikian, pihaknya belum bisa menyebutkan total anggaran yang akan pemerintah siapkan untuk membangun proyek IKN tersebut.
“Nanti kita tunggu nota APBN 16 Agustus, Presiden akan menyampaikan pidato kenegaraan beserta nota APBN, kita lihat,” jelasnya.
Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 1993-1998 sekaligus Anggota Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Soedradjad Djiwandono mengatakan perpindahan ibu kota Jakarta ke IKN harus dikaji dan dilihat betul dari berbagai aspek.
“Kembali lagi saya pernah mendengar dan setuju dengan pemindahan itu, hanya semestinya dipikirkan secara matang bagaimana pemindahan sampai seberapa jauh dan lain sebagainya,” katanya dalam acara Mid Year Banking & Economic Outlook 2024, Selasa, 2 Juli 2024.
Dia mencontohkan, pembangunan ibu kota Kamboja yang dinilai kurang berhasil karena tidak banyak diminati oleh warganya sendiri termasuk para pegawai di pemerintahan.
“Mau di tengah pada akhirnya tidak ada orang yang mau pindah ke sana. Sudah dibangun sejumlah gedung tapi orangnya tidak ada yang mau pindah. Pegawainya saja tidak mau, apalagi orang lain. Tentunya kita tidak mau seperti ini,” bebernya.
Namun, kata dia, ada pula yang berhasil. Seperti negara tetangga Indonesia lainnya, yakni Malaysia.
“Karena ada contohnya bagaimana manusia memindahkan ibu kota Kuala Lumpur sudah menjadi hasil yang bagus sekali,” bebernya.
Baca juga: Ekonom: Pemindahan Ibu Kota Jakarta ke IKN Harus Dikaji Matang
Ia mengatakan, perpindahan ibu kota Jakarta ke IKN bukan menjadi masalah baru yang mengemuka belakangan ini. Sebab, rencana ini sudah muncul sejak dirinya duduk di kabinet pemerintahan.
“Sejak saya masih di kabinet, sudah ada pembicaraan mengenai sebaiknya bahwa Jakarta dipindahkan karena air laut semakin masuk ke wilayah Jakarta. Kalau kita mau mendapatkan air bersih, maka makin lama, makin dalam untuk melakukan pengeboran,” terangnya. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Demutualisasi BEI membuka peluang investor asing menjadi pemegang saham, mengikuti praktik bursa efek… Read More
Poin Penting Demutualisasi BEI dinilai tidak memicu konflik kepentingan, karena pengaturan dan pengawasan tetap di… Read More
Poin Penting BTN Expo 2026 ditutup dengan Awarding BTN Housingpreneur 2025, menyoroti lahirnya 58 inovator… Read More
Poin Penting Jeffrey Hendrik digadang menjadi Pjs Dirut BEI, namun memilih menunggu pengumuman resmi. Penunjukan… Read More
Poin Penting OJK memastikan stabilitas pasar keuangan tetap terjaga usai penunjukan Friderica Widyasari Dewi sebagai… Read More
Poin Penting OJK dan SRO akan menaikkan batas minimum free float dari 7,5 persen menjadi… Read More