Jakarta – Sejumlah Fraksi dari Anggota DPR RI menyampaikan pandangannya atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) (KEM PPKF) Tahun 2025. Salah satu yang di garis bawahi adalah soal beban utang pemerintah.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil mengatakan beban utang pemerintah semakin berat. Hal tersebut terlihat dari alokasi pembayaran bunga utang yang semakin membebani anggaran negara.
“Fraksi PKS menilai bahwa beban utang pemerintah semakin berat. Hal ini terlihat dari alokasi pembayaran bunga utang yang semakin membebani anggaran negara. Oleh karena itu kita berharap pemerintah bisa mensiasatinya dengan baik dan benar,” ucap Nasir dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa 28 Mei 2024.
Baca juga: Per April 2024, Pemerintah Sudah Tarik Utang Rp191,1 Triliun
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bertu Merlas juga mengingatkan pemerintah dalam pengelolaan utang harus memperhatikan sejumlah risiko.
“PKB mengingatkan pemerintah setidaknya dalam pengelolaan utang memperhatikan seberapa besar risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar dan risiko pembiayaan kembali (refinancing), serta risiko kekurangan pembiayaan yang bisa terjadi,” ujar Bertu.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat Rizki Aulia Rahman juga menyampaikan kepada pemerintah untuk tetap mengendalikan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di level yang aman.
“Fraksi Partai Demokrat mengingatkan kepada pemerintah untuk tetap mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada level yang aman,” kata Rizki.
Sebagaimana diketahui, Kementerian Keuangan mencatat realisasi pembiayaan utang pemerintah hingga April 2024 sebesar Rp119,1 triliun. Angka tersebut mencapai 18,4 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2024 sebesar Rp648,1 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bawha Realisasi tersebut turun 51,2 persen, jika dibandingkan dengan posisi pada April tahun lalu.
Baca juga: Alhamdulillah, Utang Luar Negeri RI Turun di Triwulan I 2024, Sisanya Tinggal Segini
Menkeu pun merinci, pembiayaan utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp128,6 triliun, turun sebesar 46,4 persen dibandingkan dengan posisi pada April 2023.
Sri mulyani menyampaikan bahwa pembiayaan anggaran hingga April 2024 mencapai Rp71,1 triliun atau mencapai 13,6 persen dari target dalam APBN. Realisasi pembiayaan anggaran tersebut turun sangat tajam sebesar 68,3 persen dibandingkan dengan posisi pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp224,4 triliun. (*)
Editor: Galih Pratama
