Moneter dan Fiskal

DPR Usul Tambahan Bansos 2 Liter Minyak Goreng di Paket Stimulus 2025

Jakarta – DPR RI meminta agar pemerintah menambah bantuan pangan berupa minyak goreng 2 liter dalam paket stimulus ekonomi 2025. Sebelumnya, bantuan hanya berupa 10 kg beras yang disalurkan pada Oktober-November 2025 untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Permintaan itu disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah dalam Rapat Kerja Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja-Panja dan Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU APBN Tahun Anggaran 2026 bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kamis, 18 September 2025.

Said menyampaikan, tambahan minyak goreng merupakan usulan langsung dari Pimpinan DPR.

Baca juga: Airlangga: Stimulus Ekonomi 2025 jadi Motor Pertumbuhan dan Lapangan Kerja

“Kami barusan berlima berkonsultasi dengan Pimpinan DPR, permintaan langsung dari Pimpinan DPR agar (dari) Rp16,23 triliun, khusus untuk yang 10 kg beras, tidak cukup 10 kg beras, mohon per bulan ditambah minyak goreng 2 liter. Kalau itu sepakat posturnya (RAPBN 2026) sepakat,” ujarnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa program bantuan pangan 10 kg beras selama dua bulan masih tahap percobaan. Ia memastikan pemerintah siap menambah bantuan sesuai kebutuhan.

Baca juga: Purbaya Jamin Paket Stimulus Ekonomi Rp16,23 Triliun Tak Bikin Defisit APBN Melebar

“Jadi yang 2 kali 10 kg tadi, itu baru percobaan pertama. Kita hitung nanti kalau kurang, di bulan Desember kita tambah juga. Jadi kalau bapak tambah 2 liter minyak, saya pikir kami sanggup,” kata Purbaya. (*)

Editor: Yulian Saputra

Irawati

Recent Posts

Kebijakan Fiskal Ugal-Ugalan, Apa Tidak Dipikirkan Dampaknya?

Oleh Rahma Gafmi, Guru Besar Universitas Airlangga TEPAT 8 Januari 2026 akhirnya pemerintah melakukan konferensi… Read More

53 mins ago

OJK Setujui Pencabutan Izin Usaha Pindar Milik Astra

Poin Penting OJK menyetujui pencabutan izin usaha pindar Maucash milik Astra secara sukarela, mengakhiri operasional… Read More

1 hour ago

OJK Resmi Bentuk Direktorat Pengawasan Perbankan Digital

Poin Penting OJK membentuk Direktorat Pengawasan Perbankan Digital yang efektif sejak 1 Januari 2026 untuk… Read More

1 hour ago

Infobank Perbaiki Perhitungan LAR, Rasio Bank BCA Syariah Turun Jadi 5,53 Persen

Poin Penting Infobank melalui birI memperbaiki perhitungan Loan at Risk (LAR) agar sesuai dengan ketentuan… Read More

2 hours ago

OJK Optimistis Kinerja Perbankan Tetap Solid di 2026

Poin Penting OJK memproyeksikan kinerja perbankan tetap solid pada 2026, ditopang pertumbuhan kredit, DPK, kualitas… Read More

2 hours ago

Kedudukan dan Otoritas Danantara Pascarevisi Keempat UU BUMN

Oleh Junaedy Gani DARI waktu ke waktu muncul aspirasi tentang keberadaan sebuah Sovereign Wealth Fund… Read More

2 hours ago