Jakarta — Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memanggil perwalian Kementerian BUMN dan PT Jasa Marga (Persero) serta perwakilan jajaran perbankan untuk rapat dengar pendapat mengenai elektronifikasi pembayaran gardu tol secara penuh yang akan mulai dilakukan pada 31 Oktober 2017 mendatang.
Anggota Komisi VI fraksi Demokrat yang juga sebagai pimpinan rapat, Azam Azman Natawijaya mengusulkan agar pembelian kartu uang elektronik (e-money) baru dapat digratiskan selamanya guna menyukseskan program pemerintah tersebut.
“Kan ada diskon 100 persen biaya kartu (untuk pembelian di gardu tol), dari 16 Oktober sampai 31 Oktober 2017. Kenapa ada jangka waktunya? Tidak selamanya saja digratiskan? Agar masyarakat lebih mudah dan berminat,” kata Azam di Kompleks DPR-MPR, Jakarta, Rabu, 11 Oktober 2017.
Menanggapi usulan tersebut, Direktur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Anggoro Eko Cahyo mengungkapkan penjelasannya mengenai adanya biaya pada penerbitan e-money baru. Dirinya mengatakan biaya tersebut guna menutupi biaya cetak, chip dan pendistribusian. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Page: 1 2
Jakarta – Pemerintah bakal memberikan bantuan tunai sebagai dukungan kepada para pekerja yang menjadi korban… Read More
Jakarta – Crazy Rich Surabaya, Budi Said mengajukan banding usai dirinya divonis 15 tahun penjara… Read More
Jakarta - Pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi 2025 dengan salah satu langkah utamanya adalah pemberian… Read More
Jakarta - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini… Read More
Jakarta - PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) telah mencatatkan capaian positif yang ditandai dengan… Read More
Jakarta - Pemerintah resmi menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen.… Read More