Jakarta — Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memanggil perwalian Kementerian BUMN dan PT Jasa Marga (Persero) serta perwakilan jajaran perbankan untuk rapat dengar pendapat mengenai elektronifikasi pembayaran gardu tol secara penuh yang akan mulai dilakukan pada 31 Oktober 2017 mendatang.
Anggota Komisi VI fraksi Demokrat yang juga sebagai pimpinan rapat, Azam Azman Natawijaya mengusulkan agar pembelian kartu uang elektronik (e-money) baru dapat digratiskan selamanya guna menyukseskan program pemerintah tersebut.
“Kan ada diskon 100 persen biaya kartu (untuk pembelian di gardu tol), dari 16 Oktober sampai 31 Oktober 2017. Kenapa ada jangka waktunya? Tidak selamanya saja digratiskan? Agar masyarakat lebih mudah dan berminat,” kata Azam di Kompleks DPR-MPR, Jakarta, Rabu, 11 Oktober 2017.
Menanggapi usulan tersebut, Direktur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Anggoro Eko Cahyo mengungkapkan penjelasannya mengenai adanya biaya pada penerbitan e-money baru. Dirinya mengatakan biaya tersebut guna menutupi biaya cetak, chip dan pendistribusian. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Page: 1 2
Oleh Tim Infobank SEMARANG, sebuah ruang pengadilan menjadi panggung sebuah drama yang memilukan sekaligus mengusik… Read More
Poin Penting OJK optimistis premi asuransi tumbuh pada 2026 seiring membaiknya konsolidasi industri dan penguatan… Read More
Poin Penting Kerusakan atau hang perangkat operasional seperti aplikasi kasir bisa menyebabkan gangguan bisnis serius… Read More
Poin Penting Ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% (yoy) pada kuartal IV 2025, tertinggi dalam empat kuartal… Read More
Poin Penting Pemerintah resmi menghentikan subsidi motor listrik pada 2026, melanjutkan kebijakan tanpa insentif sejak… Read More
Poin Penting OJK mencatat jumlah polis asuransi kesehatan mencapai sekitar 21 juta, sebagai bagian dari… Read More