Jakarta — Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memanggil perwalian Kementerian BUMN dan PT Jasa Marga (Persero) serta perwakilan jajaran perbankan untuk rapat dengar pendapat mengenai elektronifikasi pembayaran gardu tol secara penuh yang akan mulai dilakukan pada 31 Oktober 2017 mendatang.
Anggota Komisi VI fraksi Demokrat yang juga sebagai pimpinan rapat, Azam Azman Natawijaya mengusulkan agar pembelian kartu uang elektronik (e-money) baru dapat digratiskan selamanya guna menyukseskan program pemerintah tersebut.
“Kan ada diskon 100 persen biaya kartu (untuk pembelian di gardu tol), dari 16 Oktober sampai 31 Oktober 2017. Kenapa ada jangka waktunya? Tidak selamanya saja digratiskan? Agar masyarakat lebih mudah dan berminat,” kata Azam di Kompleks DPR-MPR, Jakarta, Rabu, 11 Oktober 2017.
Menanggapi usulan tersebut, Direktur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Anggoro Eko Cahyo mengungkapkan penjelasannya mengenai adanya biaya pada penerbitan e-money baru. Dirinya mengatakan biaya tersebut guna menutupi biaya cetak, chip dan pendistribusian. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Page: 1 2
Poin Penting RUPST OCBC sepakat untuk membagikan dividen tunai Rp1,03 triliun atau Rp45 per saham… Read More
Poin Penting ALFI mendesak pemerintah melakukan harmonisasi regulasi KBLI 2025 karena dinilai memicu inefisiensi dan… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN menurun ke bawah 10%, dari sebelumnya sekitar 26%, dengan target… Read More
Poin Penting IHSG ditutup menguat 0,39% ke level 7.307,58 pada perdagangan 9 April 2026. Mayoritas… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya akui miskomunikasi, sebagian pengadaan motor listrik untuk SPPG ternyata sempat disetujui.… Read More
Poin Penting Livin’ by Mandiri hadirkan QR antarnegara di Korea Selatan, memungkinkan transaksi QRIS tanpa… Read More