Jakarta — Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memanggil perwalian Kementerian BUMN dan PT Jasa Marga (Persero) serta perwakilan jajaran perbankan untuk rapat dengar pendapat mengenai elektronifikasi pembayaran gardu tol secara penuh yang akan mulai dilakukan pada 31 Oktober 2017 mendatang.
Anggota Komisi VI fraksi Demokrat yang juga sebagai pimpinan rapat, Azam Azman Natawijaya mengusulkan agar pembelian kartu uang elektronik (e-money) baru dapat digratiskan selamanya guna menyukseskan program pemerintah tersebut.
“Kan ada diskon 100 persen biaya kartu (untuk pembelian di gardu tol), dari 16 Oktober sampai 31 Oktober 2017. Kenapa ada jangka waktunya? Tidak selamanya saja digratiskan? Agar masyarakat lebih mudah dan berminat,” kata Azam di Kompleks DPR-MPR, Jakarta, Rabu, 11 Oktober 2017.
Menanggapi usulan tersebut, Direktur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Anggoro Eko Cahyo mengungkapkan penjelasannya mengenai adanya biaya pada penerbitan e-money baru. Dirinya mengatakan biaya tersebut guna menutupi biaya cetak, chip dan pendistribusian. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Page: 1 2
Poin Penting Askrindo menjalin kerja sama dengan Pemkab Bone untuk penjaminan suretyship dan asuransi umum… Read More
Poin Penting BRI Life dan RS Awal Bros Group meresmikan fasilitas rawat inap premium The… Read More
Poin Penting Jamkrindo membukukan laba sebelum pajak Rp1,28 triliun dan laba bersih Rp1,05 triliun di… Read More
Poin Penting Status Indonesia tetap di kategori Secondary Emerging Market versi FTSE Russell dan tidak… Read More
Poin Penting Ancaman siber di Indonesia meningkat tajam pada 2025, dengan jutaan serangan berhasil diblokir… Read More
Poin Penting Rupiah dibuka melemah ke Rp17.035 per dolar AS, tertekan penguatan dolar AS. Sentimen… Read More