Jakarta — Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memanggil perwalian Kementerian BUMN dan PT Jasa Marga (Persero) serta perwakilan jajaran perbankan untuk rapat dengar pendapat mengenai elektronifikasi pembayaran gardu tol secara penuh yang akan mulai dilakukan pada 31 Oktober 2017 mendatang.
Anggota Komisi VI fraksi Demokrat yang juga sebagai pimpinan rapat, Azam Azman Natawijaya mengusulkan agar pembelian kartu uang elektronik (e-money) baru dapat digratiskan selamanya guna menyukseskan program pemerintah tersebut.
“Kan ada diskon 100 persen biaya kartu (untuk pembelian di gardu tol), dari 16 Oktober sampai 31 Oktober 2017. Kenapa ada jangka waktunya? Tidak selamanya saja digratiskan? Agar masyarakat lebih mudah dan berminat,” kata Azam di Kompleks DPR-MPR, Jakarta, Rabu, 11 Oktober 2017.
Menanggapi usulan tersebut, Direktur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) Anggoro Eko Cahyo mengungkapkan penjelasannya mengenai adanya biaya pada penerbitan e-money baru. Dirinya mengatakan biaya tersebut guna menutupi biaya cetak, chip dan pendistribusian. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Page: 1 2
Jakarta – Bangkok Bank sukses mengakuisisi 89,12 persen saham PT Bank Permata Tbk (BNLI) dari Standard Chartered Bank dan… Read More
Jakarta – PT PLN (Persero) dalam mencapai Net Zero Emission (NZE) 2060 membutuhkan investasi mencapai USD700 miliar… Read More
Jakarta - PT Bank Permata Tbk (BNLI) atau Permata Bank memiliki peluang ‘naik kelas’ ke Kelompok Bank… Read More
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai level 8 persen dalam kurun waktu… Read More
Jakarta - Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) resmi mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin… Read More
Makassar – PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk (Maximus Insurance) menyerahkan polis asuransi jaminan diri… Read More