Nasional

DPR Soroti Penggunaan QR Code untuk Pertalite: Rumit dan Sulit Diawasi

Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI, Mulyadi, menilai mekanisme pembelian Pertalite menggunakan QR Code yang saat ini sedang diuji coba di beberapa kota tidak efektif. Menurutnya, sistem ini menyulitkan pegawai SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) sekaligus kurang optimal bagi pengawasan Pertamina.

“Pakai QR Code itu akan sulit bagi Pertamina untuk mengawasi, begitu juga SPBU karena repot sendiri itu mengurus yang begituan,” ujar Mulyadi, dilansir dari laman DPR RI, Selasa, 19 November 2024.

“Saya dengar dari SPBU wah njelimet lah nggak karuan. Pokoknya semakin rumit itu di lapangan, semakin sulit kita untuk mengawasinya, dan potensi untuk kecurangannya tetap ada,” sambungnya.

Baca juga : Komisi XII DPR Berkunjung ke Pertamina EP Field Tambun, Ada Apa?

Saat ini, PT Pertamina (Persero) telah memasuki tahap uji coba penggunaan QR Code melalui aplikasi My Pertamina untuk pembelian Pertalite. Langkah ini diharapkan dapat memastikan subsidi BBM tepat sasaran melalui digitalisasi.

Mulyadi menjelaskan, sepatutnya pemerintah bersama dengan Pertamina membuat mekanisme yang lebih ringkas. Hal itu tidak hanya untuk mencapai tujuan agar bahan bakar subsidi tepat sasaran, tetapi juga memudahkan petugas di lapangan serta terkait pengawasannya.

“Jadi menurut saya kalau memang nanti subsidi BBM ini dibikin (skema agar) sebagian (subsidi) tetap by product, sebagian (lagi diganti dengan) BLT. Yang by product ini misalnya hanya boleh kendaraan yang pelat kuning, misalnya plus motor. Jadi jelas, siapa yang boleh membeli BBM subsidi baik itu Pertalite maupun solar subsidi,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Baca juga : Segini Kekayaan Iwan Bule yang Diangkat jadi Komut Pertamina

Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) menerapkan pembayaran melalui QR Code lewat aplikasi My Pertamina untuk bahan bakar Pertalite yang direncanakan dimulai pada akhir September 2024.

Melalui mekanisme ini, PT Pertamina (Persero) memastikan upaya digitalisasi agar program subsidi tepat sasaran bisa berjalan. (*)

Editor: Yulian Saputra

Muhamad Ibrahim

Recent Posts

Grab Klarifikasi soal BHR: Hanya untuk Mitra yang Memenuhi Kriteria

Jakarta – PT Grab Teknologi Indonesia (Grab Indonesia) mengakui tidak mampu memberikan Bonus Hari Raya… Read More

5 mins ago

BI Berhentikan 3 Pejabatnya yang Diangkat Jadi Komisaris Bank BUMN

Jakarta – Bank Indonesia (BI) dalam Rapat Dewan Gubernur pada Kamis (27/3/2025) meyetujui untuk memberhentikan dengan hormat… Read More

31 mins ago

Strategi OJK Kejar Target Aset Perbankan yang Menantang dalam RPJMN 2025

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai target aset perbankan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)… Read More

40 mins ago

Bank Neo Commerce Sukses Ubah Rugi Jadi Laba Rp19,88 Miliar pada 2024

Jakarta - PT Bank Neo Commerce Tbk (BNC) mencatat peningkatan kinerja operasional dan bisnis sepanjang… Read More

1 hour ago

Depresiasi Rupiah, OJK Waspadai Dampaknya terhadap Kredit Perbankan

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti potensi risiko kredit dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap Non… Read More

2 hours ago

Berangkatkan Lebih dari 1.000 Pemudik, BSI Siapkan Sarana Khusus Pemudik Disabilitas

Plt. Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta menyapa peserta mudik bersama BSI di sela pemberangkatan… Read More

2 hours ago