DPR Soroti Penggunaan QR Code untuk Pertalite: Rumit dan Sulit Diawasi

Ilustrasi daftar barcode Pertalite untuk Pertamina (foto:istimewa)

Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI, Mulyadi, menilai mekanisme pembelian Pertalite menggunakan QR Code yang saat ini sedang diuji coba di beberapa kota tidak efektif. Menurutnya, sistem ini menyulitkan pegawai SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) sekaligus kurang optimal bagi pengawasan Pertamina.

“Pakai QR Code itu akan sulit bagi Pertamina untuk mengawasi, begitu juga SPBU karena repot sendiri itu mengurus yang begituan,” ujar Mulyadi, dilansir dari laman DPR RI, Selasa, 19 November 2024.

“Saya dengar dari SPBU wah njelimet lah nggak karuan. Pokoknya semakin rumit itu di lapangan, semakin sulit kita untuk mengawasinya, dan potensi untuk kecurangannya tetap ada,” sambungnya.

Saat ini, PT Pertamina (Persero) telah memasuki tahap uji coba penggunaan QR Code melalui aplikasi My Pertamina untuk pembelian Pertalite. Langkah ini diharapkan dapat memastikan subsidi BBM tepat sasaran melalui digitalisasi.

Mulyadi menjelaskan, sepatutnya pemerintah bersama dengan Pertamina membuat mekanisme yang lebih ringkas. Hal itu tidak hanya untuk mencapai tujuan agar bahan bakar subsidi tepat sasaran, tetapi juga memudahkan petugas di lapangan serta terkait pengawasannya.

“Jadi menurut saya kalau memang nanti subsidi BBM ini dibikin (skema agar) sebagian (subsidi) tetap by product, sebagian (lagi diganti dengan) BLT. Yang by product ini misalnya hanya boleh kendaraan yang pelat kuning, misalnya plus motor. Jadi jelas, siapa yang boleh membeli BBM subsidi baik itu Pertalite maupun solar subsidi,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Baca juga : Segini Kekayaan Iwan Bule yang Diangkat jadi Komut Pertamina

Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) menerapkan pembayaran melalui QR Code lewat aplikasi My Pertamina untuk bahan bakar Pertalite yang direncanakan dimulai pada akhir September 2024.

Melalui mekanisme ini, PT Pertamina (Persero) memastikan upaya digitalisasi agar program subsidi tepat sasaran bisa berjalan. (*)

Editor: Yulian Saputra

Muhamad Ibrahim

Berpengalaman sebagai jurnalis sejak 2014. Saat ini bertugas menulis tentang isu nasional, internasional, ekonomi, perbankan, industri keuangan non-bank (IKNB), hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).