Ilustrasi daftar barcode Pertalite untuk Pertamina (foto:istimewa)
Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI, Mulyadi, menilai mekanisme pembelian Pertalite menggunakan QR Code yang saat ini sedang diuji coba di beberapa kota tidak efektif. Menurutnya, sistem ini menyulitkan pegawai SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) sekaligus kurang optimal bagi pengawasan Pertamina.
“Pakai QR Code itu akan sulit bagi Pertamina untuk mengawasi, begitu juga SPBU karena repot sendiri itu mengurus yang begituan,” ujar Mulyadi, dilansir dari laman DPR RI, Selasa, 19 November 2024.
“Saya dengar dari SPBU wah njelimet lah nggak karuan. Pokoknya semakin rumit itu di lapangan, semakin sulit kita untuk mengawasinya, dan potensi untuk kecurangannya tetap ada,” sambungnya.
Baca juga : Komisi XII DPR Berkunjung ke Pertamina EP Field Tambun, Ada Apa?
Saat ini, PT Pertamina (Persero) telah memasuki tahap uji coba penggunaan QR Code melalui aplikasi My Pertamina untuk pembelian Pertalite. Langkah ini diharapkan dapat memastikan subsidi BBM tepat sasaran melalui digitalisasi.
Mulyadi menjelaskan, sepatutnya pemerintah bersama dengan Pertamina membuat mekanisme yang lebih ringkas. Hal itu tidak hanya untuk mencapai tujuan agar bahan bakar subsidi tepat sasaran, tetapi juga memudahkan petugas di lapangan serta terkait pengawasannya.
“Jadi menurut saya kalau memang nanti subsidi BBM ini dibikin (skema agar) sebagian (subsidi) tetap by product, sebagian (lagi diganti dengan) BLT. Yang by product ini misalnya hanya boleh kendaraan yang pelat kuning, misalnya plus motor. Jadi jelas, siapa yang boleh membeli BBM subsidi baik itu Pertalite maupun solar subsidi,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Baca juga : Segini Kekayaan Iwan Bule yang Diangkat jadi Komut Pertamina
Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) menerapkan pembayaran melalui QR Code lewat aplikasi My Pertamina untuk bahan bakar Pertalite yang direncanakan dimulai pada akhir September 2024.
Melalui mekanisme ini, PT Pertamina (Persero) memastikan upaya digitalisasi agar program subsidi tepat sasaran bisa berjalan. (*)
Editor: Yulian Saputra
Awaldi, Pemerhati SDM Bank dan Consulting Director Mercer Indonesia HUBUNGAN romantis nyaris tidak pernah runtuh… Read More
Poin Penting Spin-off UUS memasuki fase krusial menjelang tenggat akhir 2026 sesuai POJK No.11/2023, dengan… Read More
Poin Penting KPK menggelar OTT di Kanwil DJP Jakarta Utara, mengamankan delapan orang beserta barang… Read More
Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mencatat telah menangani 29 perkara yang menarik perhatian publik sepanjang 2025.… Read More
Poin Penting Adira Finance Syariah meluncurkan Hasanah, produk pembiayaan Haji Plus berbasis prinsip syariah untuk… Read More
Poin Penting Loyalitas nasabah jadi kunci daya saing BPR, dengan dua faktor utama: kenyamanan layanan… Read More