Ilustrasi daftar barcode Pertalite untuk Pertamina (foto:istimewa)
Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI, Mulyadi, menilai mekanisme pembelian Pertalite menggunakan QR Code yang saat ini sedang diuji coba di beberapa kota tidak efektif. Menurutnya, sistem ini menyulitkan pegawai SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) sekaligus kurang optimal bagi pengawasan Pertamina.
“Pakai QR Code itu akan sulit bagi Pertamina untuk mengawasi, begitu juga SPBU karena repot sendiri itu mengurus yang begituan,” ujar Mulyadi, dilansir dari laman DPR RI, Selasa, 19 November 2024.
“Saya dengar dari SPBU wah njelimet lah nggak karuan. Pokoknya semakin rumit itu di lapangan, semakin sulit kita untuk mengawasinya, dan potensi untuk kecurangannya tetap ada,” sambungnya.
Baca juga : Komisi XII DPR Berkunjung ke Pertamina EP Field Tambun, Ada Apa?
Saat ini, PT Pertamina (Persero) telah memasuki tahap uji coba penggunaan QR Code melalui aplikasi My Pertamina untuk pembelian Pertalite. Langkah ini diharapkan dapat memastikan subsidi BBM tepat sasaran melalui digitalisasi.
Mulyadi menjelaskan, sepatutnya pemerintah bersama dengan Pertamina membuat mekanisme yang lebih ringkas. Hal itu tidak hanya untuk mencapai tujuan agar bahan bakar subsidi tepat sasaran, tetapi juga memudahkan petugas di lapangan serta terkait pengawasannya.
“Jadi menurut saya kalau memang nanti subsidi BBM ini dibikin (skema agar) sebagian (subsidi) tetap by product, sebagian (lagi diganti dengan) BLT. Yang by product ini misalnya hanya boleh kendaraan yang pelat kuning, misalnya plus motor. Jadi jelas, siapa yang boleh membeli BBM subsidi baik itu Pertalite maupun solar subsidi,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Baca juga : Segini Kekayaan Iwan Bule yang Diangkat jadi Komut Pertamina
Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) menerapkan pembayaran melalui QR Code lewat aplikasi My Pertamina untuk bahan bakar Pertalite yang direncanakan dimulai pada akhir September 2024.
Melalui mekanisme ini, PT Pertamina (Persero) memastikan upaya digitalisasi agar program subsidi tepat sasaran bisa berjalan. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting OJK dorong universal banking sebagai strategi memperdalam pasar keuangan dan memperluas peran bank… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan sanksi administratif kepada seorang pegiat media sosial pasar… Read More
Poin Penting Asosiasi Asuransi Umum Indonesia mencatat premi asuransi umum 2025 hanya naik 4,8% menjadi… Read More
Poin Penting Klaim dibayar asuransi umum 2025 naik 4,1 persen menjadi Rp48,96 miliar; lonjakan tertinggi… Read More
Poin Penting Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan Indonesia terhadap perdamaian berkelanjutan di Palestina dengan solusi… Read More
Poin Penting IHSG ditutup turun 0,03 persen ke 8.271,76. Sebanyak 381 saham terkoreksi, 267 menguat,… Read More