DPR Soroti Anggaran Jumbo BGN, Usul Bentuk Tim Pengawasan MBG

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyoroti besaran anggaran yang dialokasikan untuk Badan Gizi Nasional (BGN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Nilainya mencapai Rp 217,86 triliun, menjadikannya yang tertinggi di antara seluruh kementerian dan lembaga (K/L).

Ia mengingatkan, penggunaan anggaran jumbo BGN tersebut harus dilakukan secara tepat sasaran dan transparan.

Hal itu penting mengingat program utama yang dijalankan BGN, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Anggaran BGN harus tepat sasaran, agar jangan sampai ada lagi terjadi seperti kasus korupsi pengadaan laptop yang menyentuh di angka Rp10 triliun. Bila ini terjadi berulang, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan menurun. Ujungnya, pertumbuhan ekonomi akan stagnan,” kata Nurhadi, dinukil laman dpr.go.id, Kamis, 12 Juni 2025.

Baca juga: Luhut Ungkap Anggaran MBG 2026 Bisa Capai Rp300 Triliun

Ia juga menyinggung kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai Rp9,9 miliar di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2019–2022, yang kini tengah ditangani Kejaksaan Agung.

Kasus tersebut menjadi peringatan bahwa belanja negara harus dikelola secara akuntabel dan sesuai kebutuhan.

Minta Sistem Pengelolaan Lebih Ketat

Dengan pagu anggaran sebesar itu, Nurhadi mendorong agar BGN menerapkan sistem pengelolaan yang lebih ketat.

Ia menegaskan, transparansi dan akuntabilitas menjadi keharusan untuk mencegah potensi penyalahgunaan dana.

“Kalau terealisasi Rp217 triliun, berarti BGN harus menerapkan sistem yang lebih ketat dan baik,” tandasnya.

Baca juga: Catat! Bos BGN Pastikan Gaji Pekerja MBG Tak Dipotong untuk Bayar Premi BPJS

Perlu Tim Pengawasan Khusus

Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk BGN juga menimbulkan kekhawatiran adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan program MBG.

Oleh karena itu, Nurhadi mengusulkan agar DPR membentuk tim pengawasan khusus untuk program tersebut.

“Tentu DPR harus bentuk semacam Tim Pengawasan MBG,” jelasnya,

Ia juga menekankan pentingnya penggunaan anggaran secara amanah dan memperingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari dana publik ini.

“Jangan sampai anggaran jumbo BGN ini jadi ladang bancakan oknum-oknum tak bertanggung jawab,” tegas Legislator Fraksi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI itu.

Baca juga: Efisiensi Anggaran Dinilai Terlalu Ketat, Ini Dampaknya terhadap Pelaku Usaha

Nurhadi juga meminta BGN melakukan evaluasi internal terhadap para petugas Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang dilibatkan dalam pelaksanaan program MBG.

Ia menyoroti adanya laporan masyarakat terkait petugas yang kurang kooperatif dan cenderung mempersulit proses partisipasi publik.

“Kepala BGN harus menertibkan bawahan-bawahan yang nakal, sering mempersulit, dan tidak terbuka kepada masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi dalam Program MBG ini,” tutur Nurhadi.

Urutan Baru K/L dengan Anggaran Terbesar

Dalam dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, terjadi perubahan signifikan dalam daftar kementerian dan lembaga (K/L) dengan anggaran terbesar.

BGN kini menduduki peringkat pertama, menggeser Kementerian Pertahanan yang sebelumnya menempati posisi teratas pada 2025.

Berikut 10 K/L dengan anggaran terbesar pada 2026:

1. Badan Gizi Nasional (BGN): Rp217,86 triliun
2. Kementerian Pertahanan: Rp167,4 triliun
3. Kepolisian RI (Polri): Rp109,67 triliun
4. Kementerian Kesehatan: Rp104,35 triliun
5. Kementerian Sosial: Rp76,04 triliun
6. Kementerian Agama: Rp75,21 triliun
7. Kementerian Pekerjaan Umum: Rp70,85 triliun
8. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Rp55,45 triliun
9. Kementerian Keuangan: Rp47,13 triliun
10. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: Rp33,65 triliun (*)

Editor: Yulian Saputra