DPR Soal IHSG Anjlok dan PHK Massal: Peringatan Serius bagi Ekonomi RI

Jakarta – Pasar keuangan Indonesia kembali diguncang. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terjun bebas 3,84 persen ke level 6.223,39. Hal ini mencerminkan kekhawatiran pasar yang semakin dalam terhadap kondisi ekonomi Indonesia.

Bahkan, pada sesi pertama, indeks sempat anjlok 7,1 persen dan memaksa Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan untuk meredam volatilitas.

Di sisi lain, deflasi tahunan 2024 sebesar 0,09 persen menambah tekanan. Alih-alih, membawa manfaat, penurunan harga justru menandakan melemahnya daya beli masyarakat.

Sektor riil melambat, konsumsi rumah tangga tertekan, sementara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal dan tertundanya pengangkatan 1,2 juta CPNS dan CPPPK semakin memperburuk situasi.

Baca juga : IHSG Masih Rawan Terkoreksi, Saham BBCA hingga ULTJ Direkomendasikan Berpotensi Cuan

Merespons situasi tersebut, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M Hanif Dhakiri mengatakan, pasar saham dan ekonomi di Tanah Air saat ini tengah menghadapi tekanan serius.

“Investor kehilangan kepercayaan, masyarakat menahan belanja. Jika ini berlanjut, dampaknya akan semakin luas,” kata Hanif, dalam keterangan tertulis dikutip Kamis, 20 Maret 2025.

Baca juga : Krisis Pasar Saham 2025: Solusi untuk Memulihkan Kepercayaan dan Stabilitas Ekonomi

Ia menilai, kondisi ini merupakan bentuk sinyal peringatan. Di mana, pasar saham jatuh lantaran ekspektasi pertumbuhan ekonomi yang lemah, sementara deflasi mencerminkan kurangnya permintaan di sektor riil. Investor butuh kepastian kebijakan, sementara masyarakat butuh kepastian ekonomi.

“Stimulus ekonomi harus segera dipercepat. Bantuan sosial, insentif pajak, serta pencairan THR harus berjalan tepat waktu untuk menopang daya beli,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.

Hanif menegaskan, pemerintah harus bergerak cepat dan presisi. Kepercayaan pasar harus dipulihkan, investasi harus didorong, dan kebijakan moneter serta fiskal harus selaras agar ekonomi tidak semakin terpuruk.

“Ekonomi butuh kepastian, bukan sekadar wacana. Jika tidak ditangani dengan tepat, kita bisa menghadapi perlambatan yang lebih dalam,” pungkasnya. (*)

Editor: Galih Pratama