News Update

DPR Setujui Perubahan Anggaran Di 6 Lembaga

Selain itu pagu anggaran Badan Pusat Statistik sebesar Rp4,13 triliun atau mengalami perubahan Rp163,5 miliar dari pagu awal Rp4,3 triliun.

Perubahan anggaran sebesar Rp163,5 miliar itu berasal dari efisiensi dari self blocking sebesar Rp167,5 miliar, penggunaan PNBP sebesar Rp3,5 miliar dan tambahan dari pagu PHLN, PHDN dan SBSN sebesar Rp0,6 miliar.

Baca juga: DPR, Anggaran Dihemat Jangan Turunkan Kinerja

Selain itu, Komisi XI juga turut menyetujui pagu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sebesar Rp1,36 triliun atau mengalami perubahan Rp1,8 miliar dari pagu awal Rp1,35 triliun.

Perubahan anggaran sebesar Rp1,8 miliar itu, menurut laporan dari Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro berasal dari efisiensi dari self blocking Rp49,2 miliar serta tambahan dari pagu PHLN, PHDN dan SBSN sebesar Rp47,3 miliar.

Terakhir, rapat kerja menyepakati pagu anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP) sebesar Rp190,2 miliar atau mengalami efisiensi dari self blocking Rp23,6 miliar dari pagu awal Rp213,8 miliar. (*)

 

 

Editor: Paulus Yoga

Page: 1 2

Suheriadi

Recent Posts

Prabowo Genjot Bedah Rumah 400 Ribu Unit, Sasar Seluruh Daerah

Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More

12 hours ago

Negara Rugi Rp25 Triliun dari Rokok Ilegal, Program Prioritas Terancam

Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More

13 hours ago

CIMB Niaga Luncurkan OCTOBIZ untuk Permudah Pengelolaan Transaksi Bisnis

OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More

13 hours ago

DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More

13 hours ago

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

14 hours ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

16 hours ago