Moneter dan Fiskal

DPR Sahkan UU APBN 2026, Berikut Rinciannya

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjadi UU APBN 2026 dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU APBN Tahun Anggaran 2026.

“Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?,” tanya Ketua DPR RI Puan Maharani.

“Setuju!,” jawab Anggota Fraksi.

Dalam APBN 2026, disepakati defisit sebesar 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp689,15 triliun, pendapatan negara mencapai Rp3.153,58 triliun, penerimaan perpajakan Rp2.693,71 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp459,2 triliun, dan hibah Rp0,66 triliun.

Baca juga: Realisasi Anggaran MBG Baru Capai Rp13 Triliun per Awal September 2025

Kemudian, belanja negara tahun 2026 disepakati Rp 3.842,72 triliun, belanja pemerintah pusat Rp3.149,73 triliun, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp1.510, 55 triliun, belanja non-K/L Rp1.639,19 triliun, dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp692,99 triliun.

Selanjutnya, keseimbangan primer sebesar Rp89,71 triliun dan pembiayaan Rp689,15 triliun.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan, APBN 2026 diharapkan menjadi modal penting bagi pemerintah memulai membalikkan keadaan, kebangkitan industri nasional, merevitalisasi industri dasar nasional yang menopang kebutuhan primer rakyat, seperti tekstil, pertanian dan energi.

“Apalagi dengan dukungan kebijakan hilirisasi tentu akan semakin mempercepat ekspansi industri nasional,” ujar Said.

Baca juga: APBN Defisit Rp321,6 Triliun, Purbaya Minta Percepatan Belanja Pemerintah

Asumsi Makro APBN 2026

  • Pertumbuhan ekonomi: 5,4 persen
  • Laju inflasi: 2,5 persen
  • Nilai tukar rupiah: Rp16.500
  • Tingkat suku bunga SBN 10 tahun: 6,9 persen
  • Harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP): USD70 per barel
  • Lifting minyak bumi: 610 ribu barel per hari
  • Lifting gas bumi: 984 ribu barel setara minyak per hari

Indikator Kesejahteraan Manusia:

  • Tingkat pengangguran terbuka: 4,44-4,96 persen
  • Tingkat kemiskinan: 6,5-7,5 persen
  • Tingkat kemiskinan ekstrem: 0-0,5 persen
  • Indeks Gini Ratio: 0,377-0,380
  • Indeks Modal Manusia: 0,57
  • Indeks Kesejahteraan Petani: 0,7731
  • Penciptaan lapangan kerja formal: 37,95
  • GNI per Kapita: USD5.520
  • Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca: 37,14 persen
  • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: 76,67 persen. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Recent Posts

AAUI Ungkap Penyebab Premi Asuransi Umum Hanya Tumbuh 4,8 Persen di 2025

Poin Penting Asosiasi Asuransi Umum Indonesia mencatat premi asuransi umum 2025 hanya naik 4,8% menjadi… Read More

6 hours ago

Total Klaim Asuransi Umum Naik 4,1 Persen Jadi Rp48,96 Miliar di 2025

Poin Penting Klaim dibayar asuransi umum 2025 naik 4,1 persen menjadi Rp48,96 miliar; lonjakan tertinggi… Read More

7 hours ago

Indonesia Diminta jadi Wakil Komandan Misi Gaza, Ini Pernyataan Prabowo

Poin Penting Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan Indonesia terhadap perdamaian berkelanjutan di Palestina dengan solusi… Read More

9 hours ago

IHSG Ditutup di Zona Merah, Top Losers: Saham DGWG, SGRO, dan HMSP

Poin Penting IHSG ditutup turun 0,03 persen ke 8.271,76. Sebanyak 381 saham terkoreksi, 267 menguat,… Read More

10 hours ago

Pendapatan Premi Asuransi Umum Tumbuh 4,8 Persen Jadi Rp112,81 Miliar pada 2025

Poin Penting Pendapatan premi asuransi umum sepanjang 2025 naik 4,8% menjadi Rp112,81 miliar. Lini dengan… Read More

10 hours ago

Ekonom Permata Bank Proyeksi Kredit Perbankan Tumbuh 10 Persen di 2026

Poin Penting Permata Institute for Economic Research (PIER) memproyeksikan kredit perbankan tumbuh sekitar 10 persen… Read More

10 hours ago