News Update

DPR Pastikan Tidak Ada Pemangkasan Drastis BOPTN

Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menegaskan, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) tidak akan mengalami pemotongan drastis sebagaimana dikhawatirkan mahasiswa dalam aksi demonstrasi terkait kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT). 

Ia memastikan, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran BOPTN agar tidak berdampak pada kenaikan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN).

“Saya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat mahasiswa bahwa BOPTN tidak dipotong 50 persen maupun 60 persen. Pemerintah Presiden Prabowo sangat fokus pada dunia pendidikan, sehingga tidak mungkin anggaran BOPTN ini akan dipangkas drastis,” katanya, dikutip Jumat, 21 Februari 2025.

Baca juga : Sri Mulyani Ingatkan PTN Tidak Naikkan UKT Akibat Efisiensi Anggaran

Lanjutnya, Komisi X DPR RI akan menjamin keberlanjutan anggaran BOPTN dalam APBN 2025. Dengan demikian, mahasiswa tidak perlu khawatir bahwa kebijakan ini akan berdampak langsung pada kenaikan UKT.

“Kami di Komisi X DPR RI menjamin bahwa BOPTN tetap dianggarkan oleh pemerintah. Dengan adanya jaminan ini, mahasiswa tidak perlu khawatir karena tidak akan ada kenaikan UKT yang disebabkan oleh pemotongan BOPTN,” tambah Politisi Fraksi PKB ini.

Baca juga : Sri Mulyani Ingatkan PTN Tidak Naikkan UKT Akibat Efisiensi Anggaran

Terkait aspirasi mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi, dirinya menyatakan bahwa Komisi X DPR RI tetap membuka ruang dialog agar semua pihak mendapatkan solusi terbaik dalam kebijakan pendidikan tinggi.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan mahasiswa agar kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan dunia pendidikan, tanpa membebani mahasiswa,” tutupnya.

Dengan adanya kepastian dari DPR RI ini, diharapkan mahasiswa dapat lebih tenang dan tetap fokus pada pendidikan, sementara pemerintah dan DPR terus mengawal kebijakan agar sistem pendidikan tinggi di Indonesia tetap terjangkau dan berkualitas. (*)

Editor: Galih Pratama

Muhamad Ibrahim

Recent Posts

Ini Plus Minus Implementasi Demutualisasi BEI

Poin Penting Rencana demutualisasi BEI yang ditargetkan rampung kuartal I 2026 dinilai terlalu agresif dan… Read More

2 hours ago

DPR Soroti Konten Sensasional Jadi Pintu Masuk Judi Online

Poin Penting DPR menilai konten digital berjudul sensasional menjadi pintu masuk masyarakat ke praktik judi… Read More

2 hours ago

Program Gentengisasi Prabowo, Menkeu Purbaya Proyeksi Anggaran Tak Sampai Rp1 T

Poin Penting Menkeu Purbaya memproyeksikan anggaran program gentengisasi sekitar Rp1 triliun, bersumber dari dana cadangan… Read More

3 hours ago

Fundamental Kokoh, Bank BPD Bali Catatkan Pertumbuhan Positif dan Rasio Keuangan Sehat

Poin Penting Bank BPD Bali mencatat laba bersih Rp1,10 triliun (tumbuh 25,39 persen yoy), aset… Read More

3 hours ago

Demutualization of the IDX, a “Bloodless” Coup Three OJK Commissioner Resign Honourably

By: Eko B. Supriyanto, Editor-in-Chief of Infobank Three commissioners of the Financial Services Authority (OJK)… Read More

3 hours ago

Danantara Dukung Reformasi Pasar Modal dan Kebijakan Free Float OJK, Ini Alasannya

Poin Penting Danantara menyatakan dukungan penuh terhadap reformasi pasar modal yang digulirkan OJK, termasuk kebijakan… Read More

5 hours ago