Jakarta–Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) menyayangkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) di 2017 yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp110 triliun masih sangat kecil. Sehingga kondisi ini membuat masyarakat di daerah terpencil tidak mendapatkan manfaat KUR.
Adanya persoalan tersebut, dikhawatirkan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil kembali terjebak pada pinjaman rentenir yang justru bunganya sangat tinggi. Maka dari itu DPR meminta plafon KUR 2017 ditambah dan menyasar ke masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.
Baca juga: Fokus ke UMKM, KUR BRI Ditargetkan Rp71 Triliun di 2017
“KUR itu mestinya bisa meningkatkan kualitas hidup penerima yang sangat membutuhkan. Namun jika nilainya cuma Rp110 triliun, masyarakat banyak tak kebagian, sekalipun bunganya kecil cuma 9%,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR, Achmad Hafizs Tohir, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis, 9 Februari 2017.
Dia mengungkapkan, saat ini masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya selalu membutuhkan dana cepat. Namun sejauh ini, kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan yang cepat, terbentur oleh persoalan terbatasnya pembiayaan KUR oleh lembaga keuangan. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Page: 1 2
Poin Penting: MK memutuskan hanya BPK yang berwenang menghitung kerugian negara dalam perkara korupsi. KPK… Read More
Poin Penting OJK telah memblokir 33.252 rekening terindikasi judi online, meningkat dari sebelumnya 32.556 rekening.… Read More
Poin Penting OJK mencatat 53 rencana penawaran umum hingga Maret 2026, dengan 15 perusahaan di… Read More
Poin Penting Marak jasa joki Coretax di media sosial dengan tarif Rp50–100 ribu, memanfaatkan kesulitan… Read More
Poin Penting OJK kaji universal banking, yakni integrasi layanan keuangan (perbankan, asuransi, investasi, fintech) dalam… Read More
Poin Penting IHSG dibuka menguat 0,19 persen ke level 7.002,69 pada awal perdagangan, berbalik dari… Read More