“Padahal kalau nilainya lebih besar dan sebarannya merata itu feedback-nya akan lebih besar lagi kepada pertumbuhan ekonomi. Dan KUR sendiri akan berdaya saing dengan mengalahkan rentenir,” ucapnya.
Dia menilai, KUR yang tidak merata ini membuat daya beli masyarakat tak beranjak positif, terlebih di tengah kondisi harga pangan yang tidak bisa dikontrol oleh pemerintah. “Saat ini inflasi sangat kecil, tapi sayangnya daya beli masyarakat masih rendah. Jika inflasi rendah tapi bisa genjot daya beli, percuma. Jangan sampai masalah ini terus belanjut,” tegasnya.
Baca juga: NPL Turun, Risiko Bisnis Bank Berkurang
Di tempat yang sama, Anggota Komisi XI DPR, Johnny G. Plate menambahkan, plafon KUR yang ditetapkan sebesar Rp110 triliun di 2017 ini, sama saja dengan 0,45% dari total APBN 2017. Menurutnya, angka tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan dengan total keseluruhan anggaran 2017.
“Itu sangat kecil. Jadi yang dibutuhkan saat ini keberpihakan pemerintah demi keadilan. Ini penting untuk mengatasi kemiskinan absolut,” tutupnya. (*)
Editor: Paulus Yoga
Page: 1 2
Poin Penting Raih Peringkat 1 TOP Corporate Brand 2026, mencerminkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap KB… Read More
Poin Penting Sebanyak 114 perusahaan asuransi dan reasuransi telah memenuhi modal minimum (79,17%). Masih ada… Read More
Poin Penting Sekitar 19 juta pekerja miskin belum terjangkau jaminan sosial ketenagakerjaan. DPR dorong percepatan… Read More
Poin Penting Penyaluran KUR Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk mencapai Rp1,65 triliun hingga Februari… Read More
Poin Penting OJK dukung revisi UU P2SK sebagai upaya memperkuat ekosistem kripto, dengan fokus pada… Read More
Poin Penting Volume transaksi PayLater Kredivo naik 27% YoY, nilai transaksi meningkat 26% selama Ramadan… Read More