DPR Minta Layanan BPJS Kesehatan Berbenah, Tiga Aspek Ini Jadi Catatannya

Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena meminta BPJS Kesehatan untuk terus berbenah melakukan perbaikan layanan demi tercapainya ‘keadilan sosial’ bagi seluruh pesertanya.

Ia menekankan tiga aspek yang menjadi catatan untuk diperbaiki yakni dari aspek kepesertaan, aspek manfaat dan aspek pembiayaan.

“Tiga aspek ini harus dipertajam agar distribusi keadilan sosial ini semakin bagus, luas dan berkualitas ini penting dilakukan,” katanya dalam Launching & Beda Buku “Catatan 10 Tahun Perjalanan BPJS Kesehatan,” di Jakarta, 17 Mei 2024.

Baca juga : Catat! Begini Cara Mudah Tes Kesehatan Mental Pakai BPJS Kesehatan

Untuk aspek kepesertaan misalnya, memastikan kepesertaan BPJS sesuai target penting dilakukan. Hal ini mengingat target kepesertaan sebesar 98 persen diujung pemerintahan Jokowi harus tercapai.

“Sekarang baru menyentuh 97 persen. Masih ada waktu kita kejar. Mau pakai instrumen apa saja bebas. Pokoknya dipastikan dulu setiap orang punya kartu BPJS,” terangnya.

Artinya kata dia, kepesertaan BPJS Kesehatan harus diperluas dan juga menyentuh pihak yang paling berkepentingan. Misalnya masih banyak tenaga BKKBN yang menangani masalah stunting tapi tidak memiliki kartu BPJS.

Baca juga : Digitalisasi JKN BPJS Kesehatan Jadi Contoh Jaminan Sosial Dunia

“Mereka secara kerja menangani stunting tapi tidak memiliki kartu BPJS,” bebernya.

Lebih lanjut dari segi manfaat layanan kelas BPJS di Indonesia. Menurutnya, pelayanan masyarakat di berbagai pelosok bisa berbeda. Artinya, harus ada standarisasi pelayanan secara merata.

“Semua orang bayar  BPJS sama, tetapi di Papua misalnya dari sisi pelayanan kesehatan berbeda. Dokternya tidak ada, pelayanan di Papua beda dengan di Jawa atau di Aceh. Nah ini harus di standaridasi. KRIS salah satunya,” tegasnya.

“Terakhir aspek pembiayaan. Kalau bisa uang pembiayaan pelayanan kesehatan melalui pusat dulu. Jadi ke depannya, pembiayaan itu selain pusatnya, daerah juga berbagi. Provinsi berapa, kabupaten berapa,” pungkasnya.