Kondisi ini, menurutnya, jelas merugikan masyarakat selaku nasabah yang mestinya dananya dilindungi.
“Kalau dalih BTN itu ulah outsourcing, maka pihak outsourcing itu kerja sama resmi dengan BTN atau tidak? Kalau kerja sama ya BTN harus bertanggung jawab. Karena sejak ada kasus ini, banyak masyarakat bertanya ke kami (DPR),” paparnya.
Hal yang sama diutarakan oleh Anggota Komisi XI lainnya, Achmad Hatari. Menurut Hatari kondisi ini bentuk sikap kelalaian dari pengawasan internal dan manajemen fraud yang buruk. (Bersambung ke halaman berikutnya)
