DPR Khawatirkan Pinjaman CDB

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkhawatirkan, komitmen Central Development Bank (CDB) yang memberikan pinjaman kepada tiga bank BUMN senilai US$3 miliar sebagai model penjajahan ekonomi gaya baru di era kemerdekaan.

Pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR, Tifatul Sembiring di Gedung Parlemen Jakarta, Selasa, 1 Maret 2016. Menurutnya, pada perjanjian pinjaman dengan CDB tersebut terdapat klausul yang menyebutkan bahwa ada persyaratan atau kategori khusus dari China terkait penerima dana pinjaman US$3 miliar.

“There is no free lunch. Dahulu bentuk penjajahan berusaha menguasai secara langsung. Tetapi, dikhawatirkan pinjaman CDB ini bentuk penjajahan tidak langsung yang dilakukan secara halus,” tegas Tifatul.‎

Kendati demikian, kata dia, diharapkan tiga bank BUMN (BRI, Mandiri, BNI) yang menerima dana pinjaman dari CDB tersebut tidak hanya fokus menggunakan dana pinjaman CDB itu untuk relasi masing-masing bank, akan tetapi diutamakan menyasar kelompok usaha nasional kelas bawah yang dapat menggerakkan perekonomian.‎

Lebih lanjut Tifatul meminta, pinjaman dari CDB yang dibagikan kepada tiga bank BUMN tersebut tidak diutilisasi untuk kelompok-kelompok tertentu yang selama ini menjadi debitur ketiga bank pelat merah itu. Menurutnya, selama ini, kata dia, pihaknya mengetahui ada relasi-relasi khusus pada bank-bank tersebut.‎

“Saya mengetahui, relasi khusus bank-bank itu kan sebenarnya sudah ada. Sehingga, akan ada perlakuan khusus bagi debitur-debitur tertentu. Kami menginginkan pinjaman ini memiliki prinsip keadilan,” ujar Tifatul.

Pada dasarnya, Jelas dia, pinjaman CDB ini sangat kecil, jika dibandingkan dengan total aset masing-masing lembaga perbankan. Oleh sebab itu, pemerintah diminta lebih nasionalis dalam menyikapi pinjaman ini. “‎Saya ingatkan, pemerintah lebih bersifat nasionalis, meski kita membutuhkan dana bank untuk pembangunan infrastruktur,” tutupnya. (*) Rezkiana Nisaputra‎