elJakarta–Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) meminta ketiga calon Deputi Gubernur BI (Bank Indonesia) yang akan menggantikan Ronald Waas, untuk bisa memaparkan rencana kebijakan sistem pembayaran secara komprehensif, khususnya terkait penyaluran bantuan sosial secara nontunai.
Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Ketua Komisi XI DPR-RI Melchias Markus Mekeng, usai memimpin uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Dody Budi Waluyo, salah satu calon Deputi Gubernur BI bidang Sistem Pembayaran, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 30 November 2016.
“Ini kan calon Deputi Gubernur BI di sistem pembayaran, kami minta mereka dapat menguasai materi di bidang sistem pembayaran. Banyak isu sistem pembayaran yang penting untuk dijelaskan, apalagi kita sudah mulai untuk bantuan sosial nontunai,” ujarnya.
Dirinya meminta, agar calon Deputi Gubernur BI yang nantinya akan menggantikan Ronald Waas, untuk bisa memaparkan strategi pengembangan sistem pembayaran pada beberapa tahun ke depan. Pasalnya, pada proses fit and proper test yang dijalankan oleh Dody Budi Waluyo, dirinya lebih memparkan kebijakan moneter ketimbang sistem pembayaran. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Page: 1 2
Poin Penting Menurut Asuransi Jasindo mobilitas tinggi memicu potensi kecelakaan dan kejahatan, sehingga perlindungan risiko… Read More
Poin Penting Pemerintah menyelamatkan lebih dari Rp6,6 triliun keuangan negara, sebagai langkah awal komitmen Presiden… Read More
Poin Penting Bank Mandiri menerapkan perlakuan khusus kredit bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumut,… Read More
Poin Penting BNI menyalurkan kredit Rp822,59 triliun per November 2025, naik 11,23 persen yoy—melampaui pertumbuhan… Read More
Poin Penting BSI menyiagakan 348 kantor cabang di seluruh Indonesia selama libur Natal 2025 dan… Read More
Poin Penting Harga emas Pegadaian turun jelang libur Nataru 2025/2026, dengan emas Galeri24 turun Rp22.000… Read More