DPR : Calon Deputi Gubernur BI Harus Kuasai Kebijakan

elJakarta–Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) meminta ketiga calon Deputi Gubernur BI (Bank Indonesia) yang akan menggantikan Ronald Waas, untuk bisa memaparkan rencana kebijakan sistem pembayaran secara komprehensif, khususnya terkait penyaluran bantuan sosial secara nontunai.

Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Ketua Komisi XI DPR-RI Melchias Markus Mekeng, usai memimpin uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Dody Budi Waluyo, salah satu calon Deputi Gubernur BI bidang Sistem Pembayaran, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 30 November 2016.

“Ini kan calon Deputi Gubernur BI di sistem pembayaran, kami minta mereka dapat menguasai materi di bidang sistem pembayaran. Banyak isu sistem pembayaran yang penting untuk dijelaskan, apalagi kita sudah mulai untuk bantuan sosial nontunai,” ujarnya.

Dirinya meminta, agar calon Deputi Gubernur BI yang nantinya akan menggantikan Ronald Waas, untuk bisa memaparkan strategi pengembangan sistem pembayaran pada beberapa tahun ke depan. Pasalnya, pada proses fit and proper test yang dijalankan oleh Dody Budi Waluyo, dirinya lebih memparkan kebijakan moneter ketimbang sistem pembayaran. (Bersambung ke halaman berikutnya)