Dia mengungkapkan, strategi pengembangan di sistem pembayaran tersebut, salah satu dari ketiga kandidat yang nantinya terpilih sebagai Deputi Gubernur BI, harus mampu membuat biaya yang dibebankan kepada masyarakat lebih rendah, namun tetap efisien untuk lembaga penyelenggara sistem pembayaran.
“Anda harus bandingkan di Amerika Serikat, Korea Selatan bagaimana mengenai sistem pembayaran. Jangan yang dijelaskan soal moneter melulu,” tegas Mekeng kepada Dody.
Dody, yang kini menjabat sebagai Asisten Gubernur Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola BI, memaparkan lima program utama dalam bidang sistem pembayaran. Beberapa program yang paling menarik perhatian mengenai perluasan infrastruktur yang masif untuk transaksi nontunai, salah satunya peningkatan jumlah mesin Electronik Data Capture (EDC).
Kemudian mayoritas anggota Komisi XI juga meminta calon deputi Gubernur BI memastikan semua transaksi ekonomi menggunakan uang rupiah di seluruh wilayah Indonesia, kecuali untuk beberapa transaksi yang diperbolehkan menggunakan mata uang asing sesuai Undang-Undang (UU) dan ketentuan BI.
Selain Dody, Komisi XI DPR-RI juga akan menguji dua calon Deputi Gubernur BI bidang Sistem Pembayaran. Dua calon lainnya adalah Hendy Sulistiowati yang saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Kepala Departemen Statistik, dan Sugeng yang saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Dewan Gubernur dalam pengelolaan BI Institute. (*)
(Baca juga: Ini Profil 3 Calon Deputi Gubernur BI yang Baru)
Editor: Paulus Yoga
Page: 1 2
Poin Penting Tri Pakarta merelokasi Kantor Cabang Pondok Indah ke Ruko Botany Hills, Fatmawati City,… Read More
Jakarta - Bank Mandiri terus memperkuat dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah dengan menghadirkan Livin’ Fest… Read More
Poin Penting Hashim Djojohadikusumo meraih penghargaan “Inspirational Figure in Environmental and Social Sustainability” berkat perannya… Read More
Poin Penting Mirae Asset merekomendasikan BBCA dan BMRI untuk 2026 karena kualitas aset, EPS yang… Read More
Poin Penting Indonesia menegaskan komitmen memimpin upaya global melawan perubahan iklim, seiring semakin destruktifnya dampak… Read More
Poin Penting OJK menerbitkan POJK 29/2025 untuk menyederhanakan perizinan pergadaian kabupaten/kota, meningkatkan kemudahan berusaha, dan… Read More