DPR Kecam Penembakan PMI di Malaysia, Minta Pemerintah Segera Lakukan Ini

Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengecam penembakan terhadap 5 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dilakukan oleh otoritas Malaysia hingga 1 orang tewas.

Pihaknya meminta pemerintah melalui instansi terkait memberikan perlindungan bagi korban yang saat ini masih menjalani perawatan di fasilitas kesehatan di Malaysia.

“Duka cita mendalam bagi PMI yang menjadi korban tewas dan luka-luka akibat penembakan di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Kita mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan personel dari otoritas Malaysia tersebut,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal dikutip Selasa, 28 Januari 2025.

Diketahui, terjadi insiden Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi pekerja migran ditembak di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia pada Jumat (24/1).

Insiden penembakan PMI itu dilakukan oleh otoritas Maritim Malaysia, yaitu Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM). 

Baca juga : Pemerintah Diminta Fokus Garap Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati, Ini Alasannya

Akibat penembakan, satu PMI meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka, termasuk satu orang kritis. Mereka yang terluka dikabarkan merupakan warga Aceh, sementara korban meninggal dunia berasal dari Riau.

Pihaknya pun mendukung langkah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur yang mengirimkan nota diplomatik kepada Pemerintah Malaysia untuk mendorong dilakukannya penyelidikan atas insiden tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use of force dalam kasus ini.

“Indonesia harus meminta pertanggungjawaban dari Malaysia terkait dengan masalah penembakan yang menghilangkan nyawa warga kita,” tegasnya.

Soroti Banyak PMI Unprocedural

Di sisi lain, Cucun menyoroti masih banyakya PMI jalur nonformal menyebabkan dampak-dampak turunan kepada pekerja Indonesia dan meminta kementerian terkait untuk menyelesaian masalah tersebut.

Baca juga : Prabowo dan PM Modi Sepakati Kerja Sama Strategis Lewat 5 MoU, Ini Rinciannya

“Kita berharap Kementerian Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) bisa segera menyelesaikan banyaknya pekerjaan rumah terkait PMI, termasuk pekerja yang berangkat ke luar negeri tanpa jalur resmi seperti ini,” terangnya.

Ia menilai, dibentuknya kementerian khusus terkait PMI menunjukkan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi para pekerja migran Indonesia yang jumlahnya sangat besar. 

Selain isu kekerasan PMI, masalah besar yang saat ini banyak menimpa pekerja migran adalah penyekapan hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO) WNI di sejumlah negara yang dipaksa bekerja sebagai admin judi online.

“Harus ada terobosan untuk menyelamatkan warga kita agar tidak semakin banyak yang tergiur bekerja di luar negeri secara unprocedural, yang kemudian banyak menjadi korban perdagangan orang, bahkan hingga kekerasan,” pungkasnya. (*)

Editor: Galih Pratama