Moneter dan Fiskal

DPR: Kebijakan DP 0% dan Diskon Pajak Rangsang Konsumsi Masyarakat

Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi memandang harmonisasi stimulus kebijakan antara regulator fiskal dan moneter sudah terjadi melalui pelonggaran DP 0% Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dari Bank Indonesia (BI) serta stimulus Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) 0% dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Fathan menilai, kedua kebijakan tersebut bakal merangsang peningkatan konsumsi di masyarakat. Terlebih hingga akhir 2020 angka konsumsi rumah tangga masih anjlok -3,61%.

“Saya kira terobosan misalnya dengan menurunkan PPnBM 0% kemudian DP 0% memang rangsangan dan kita masih mengkaji apakah juga nanti bisa memberikan dampak yang cukup positif terhadap konsumsi,” kata Fathan melalui diskusi virtual Infobanktalknews dengan tema ‘Harmonisasi Kebijakan Moneter dan Fiskal’ di Jakarta, Rabu 24 Febuari 2021.

Fathan menyatakan hingga saat ini pihaknya masih terus mengkaji dampak kedua stimulus tersebut kepada perekonomian nasional. Dirinya juga berharap kedua stimulus ini bisa saling melengkapi dan mendorong konsumsi masyarakat untuk pemulihan ekonomi nasional.

“Jadi saya kira harmonisasi kebijakan moneter dan fiskal dari parlemen kita terus mendukung langkah-langkah Pemerintah cuma memang pertumbuhan ekonomi kita masih negatif di 2020,” kata Fathan.

Sebagai informasi saja, kebijakan DP 0% untuk KKB dari BI mulai berlaku pada 1 Maret 2021. Meski begitu, bank juga harus memenuhi kriteria rasio kredit bermasalah atau NPL/NPF dibawah 5%. Sementara itu, untuk relaksasi PPnBM 0% akan diberikan kepada mobil penumpang 4×2 termasuk sedang dengan kubikasi mesin kurang dari 1.500 cc dengan Tingkat Kandungan Lokal Dlam Negeri (TKDN) 70%. 

Suheriadi

Recent Posts

Jasa Marga Catat 1,5 Juta Kendaraan Tinggalkan Jabotabek hingga H+1 Natal 2025

Poin Penting 1,56 juta kendaraan meninggalkan Jabotabek selama H-7 hingga H+1 Natal 2025, naik 16,21… Read More

4 hours ago

Daftar Lengkap UMP 2026 di 36 Provinsi, Siapa Paling Tinggi?

Poin Penting Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan UMP 2026, sesuai PP 49/2025 yang… Read More

10 hours ago

UMP 2026 Diprotes Buruh, Begini Tanggapan Menko Airlangga

Poin Penting Pemerintah memastikan formulasi UMP 2026 telah memasukkan indikator ekonomi seperti inflasi, indeks alfa,… Read More

11 hours ago

Aliran Modal Asing Rp3,98 Triliun Masuk ke Pasar Keuangan RI

Poin Penting Modal asing masuk Rp3,98 triliun pada 22–23 Desember 2025, dengan beli bersih di… Read More

11 hours ago

Harga Emas Antam, Galeri24, dan UBS Hari Ini Kompak Naik, Cek Rinciannya

Poin Penting Harga emas Galeri24, UBS, dan Antam kompak naik pada perdagangan Sabtu, 27 Desember… Read More

12 hours ago

Jasindo Ingatkan Pentingnya Proteksi Rumah dan Kendaraan Selama Libur Nataru

Poin Penting Menurut Asuransi Jasindo mobilitas tinggi memicu potensi kecelakaan dan kejahatan, sehingga perlindungan risiko… Read More

1 day ago