Jakarta–Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI meminta pemerintah untuk segera menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini sejalan dengan harga minyak dunia yang terus turun.
“Saat ini harga BBM bersubsidi masih tinggi. BBM untuk transportasi juga tinggi, padahal harga minyak dunia sangat rendah. Kapan pemerintah mau menurunkan harga BBM lagi?,” ujar Anggota Banggar Bambang Haryo Soekartono, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 17 Februari 2016.
Menurutnya, jika harga BBM diturunkan maka akan mengenjot daya beli masyarakat seperti yang diinginkan oleh pemerintah. “Pemerintah selalu mengatakan agar daya beli masyarakat ditingkatkan, di saat belanja pemerintah berpotensi dikurangi. Tapi jika harga BBM masih tinggi akan susah untuk menggenjot daya beli itu,” tukasnya.
Lebih lanjut dia menilai, jika harga BBM tidak segera diturunkan, akan membuat daya beli masyarakat tersendat. Apalagi belum lama ini terjadi banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa perusahaan. “Mestinya pemerintan peka dengan kebijakan BBM ini,” paparnya.
Sementara itu, di tempat yang sama, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjawab, soal penurunan harga BBM bersubsidi itu akan dibicarakan lebih lanjut dengan Menteri ESDM, Sudirman Said dalam waktu dekat ini. Selama ini BBM subsidi hanya untuk masyarakat dan transportasi umum, bukan untuk industri.
“Saya akan koordinasilan dengan menteri ESDM,” tegasnya.
Sedangkan terkait dengan peningkatan daya beli masyarakat, kata dia, pemerintah sudah berupaya meningkatkan consumtion spending yang antara lain dengan dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi.
“Paket kebijakan itu memang untuk menggenjot daya beli masyarakat. Antara lain dengan menurunkan PTKP (penghasilan tidak kena pajak), menurunkan tarif listrik dan BBM subsidi, serta pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” tutup Menkeu. (*) Rezkiana Nisaputra
