DPR Desak Evaluasi Total Menu MBG Imbas Kasus Keracunan Meluas

Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera melakukan audit menyeluruh terkait kandungan gizi dan standar keamanan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini muncul menyusul maraknya kembali insiden keracunan makanan MBG di sejumlah daerah.

“Audit keamanan kandungan menu MBG menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi anak, tetapi juga bebas dari kontaminan dan bahan berbahaya yang dapat mengancam kesehatan,” kata Yahya dalam keterangannya, dikutip Selasa, 5 Agustus 2025.

Baru-baru ini, kasus keracunan menu MBG kembali terjadi dan menimpa 186 siswa SMPN 8 Kota Kupang yang harus dirawat di beberapa rumah sakit.

Para korban mengalami mual, lemas, buang air besar terus-menerus, dan dehidrasi. Mereka diduga keracunan setelah mengonsumsi daging sapi dan sayuran dari paket MBG.

Peristiwa serupa juga dilaporkan di SDN Tenau Kota Kupang dan SMAN 1 Taebenu, Kabupaten Kupang.

Rentetan Kasus dari NTT hingga Papua

Tak hanya di Kupang, ratusan siswa juga mengalami keracunan di SMAN 1 Kota Tambolaka, SMKN 2 Kota Tambolaka, dan SMK Don Bosco di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Baca juga: Prabowo Klaim Target Investasi Tercapai Lebih Cepat, Program MBG Dilirik Dunia

Sebelumnya, berbagai persoalan juga mencuat terkait MBG di NTT. Di Kabupaten Sumba Timur, daging ayam yang dibagikan masih terlihat mentah, bahkan ada yang mengandung helaian rambut.

Akibatnya, sejak awal pekan ini, sejumlah orang tua melarang anaknya mengonsumsi paket MBG karena khawatir akan keselamatan.

Kini, banyak warga memilih membekali anak dari rumah ketimbang mengandalkan paket MBG.

Kasus serupa juga dilaporkan di SD 45 Arowi, Kabupaten Manokwari, Papua, serta di Wates, Kulon Progo, Jawa Tengah.

Sebanyak 80 siswa dari dua SMP diduga keracunan, yakni 30 siswa dari SMP Muhammadiyah 2 Wates dan 50 siswa dari SMPN 3 Wates. Seluruhnya mendapat perawatan di puskesmas setempat.

DPR Minta Sistem Pengawasan Terintegrasi

Merespons rentetan insiden, Yahya mendorong BGN dan pemerintah memperkuat sistem pengawasan secara ketat dan terintegrasi, khususnya di wilayah rawan seperti NTT dan daerah-daerah terpencil lainnya.

“Kelemahan dalam pengelolaan distribusi sering kali menjadi celah munculnya risiko keracunan dan gangguan kesehatan lainnya,” tegas Yahya.

Peran Tenaga Kesehatan Daerah Diperlukan

Yahya berharap proses pengiriman, penyimpanan, dan penyajian MBG dapat mengikuti standar keamanan pangan yang berlaku. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan tenaga kesehatan daerah dalam proses pengawasan.

Baca juga: Anggaran MBG 2026 Diprediksi Tembus Rp240 Triliun, Ini Kata Sri Mulyani

“Keterlibatan tenaga kesehatan pada pengawasan program MBG juga bisa menjadi garda terdepan dalam merespons cepat penanganan apabila terjadi kasus keracunan atau gangguan kesehatan. Peran nakes sangat vital dalam mengidentifikasi penyebab masalah, memberikan pertolongan medis, dan melakukan edukasi kepada sekolah serta keluarga terkait pencegahan,” imbuh Yahya. 

Pemerintah juga diharapkan dapat mengintegrasikan audit, pengawasan, dan respons kesehatan secara holistik.

Menurut Yahya, hal tersebut diperlukan agar MBG dapat terus berjalan efektif, aman, dan memberi manfaat maksimal bagi anak-anak Indonesia.

“Aspek kesehatan publik harus menjadi komponen utama dan prioritas dalam pelaksanaan MBG. Dan harus menjadi catatan, keberhasilan program bukan hanya soal kuantitas penerima manfaat, tetapi lebih jauh pada jaminan keamanan dan kesehatan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa,” pungkasnya. (*)

Editor: Yulian Saputra