Dia menjelaskan, pada pembahasan UU memiliki dua sifat pengajuan, yakni usulan dari pemerintah atau usulan dari DPR. “Kami menunggu saja usulan dari pemerintah. Di sini, yang mewakili Bank Indonesia adalah Kementerian Keuangan,” ucapnya.
Menurut Andreas, sebelum mengajukan usulan RUU Redenominasi, pemerintah akan menggelar Sidang Kabinet terlebih dahulu yang disertai pula perwakilan dari BI. “Kami menunggu terlebih dahulu. Tetapi keinginan Bank Indonesia, RUU (Redenominasi) ini masuk Prolegnas,” paparnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, FGD yang telah diselenggarakan pemerintah, DPR dan BI telah membicarakan terkait masukan-masukan terkait RUU Redenominasi. “Ini sifatnya masih pemanasan saja,” jelasnya.
Sejauh ini, kata dia, sikap DPR masih berada pada posisi menunggu pengajuan draf RUU Redenominasi. “Kami masih ingin mendengarkan dahulu. BI terlebih dahulu yang menerangkan penghilangan tiga digit di mata uang rupiah. Lalu, sosialisasi ke masyarakat,” tutupnya. (*)
Editor: Paulus Yoga
Page: 1 2
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini, 8 November 2024, ditutup menguat di… Read More
Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI menyoroti pengaruh kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat… Read More
Jakarta - Erick Thohir kembali menduduki kursi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kabinet… Read More
Jakarta - Accor, pemimpin global industri perhotelan, resmi mengumumkan kemitraan strategis global dengan Tiket.com, salah… Read More
Jakarta — PT Pos Indonesia (Persero) melalui aplikasi Pospay dan PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin)… Read More
Jakarta - Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mengubah cara hidup masyarakat, terutama dalam hal… Read More