Poin Penting
- DPR RI tengah mendalami permasalahan proyek Kereta Cepat Indonesia–China (Whoosh), termasuk meninjau keputusan masa pemerintahan sebelumnya.
- Isu proyek Whoosh masuk dalam daftar prioritas fungsi pengawasan DPR pada masa sidang ini untuk mencegah potensi kerugian negara yang berkepanjangan.
- Komisi VI DPR menyoroti beratnya beban utang KCIC yang berpotensi mengganggu kinerja BUMN, serta mendesak koordinasi lintas kementerian untuk mencari solusi.
Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah melakukan pendalaman terkait dengan permasalahan proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) atau Whoosh.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan, saat ini pihak meninjau berbagai keputusan yang diambil pada masa pemerintahan sebelumnya.
Puan menjelaskan, pembahasan mengenai proyek transportasi tersebut akan dilakukan oleh komisi terkait. Nantinya, Komisi yang dimaksud akan melakukan telaah lanjutan terkait polemik yang ada, termasuk dengan menghadirkan pihak-pihak dari pemerintah yang berwenang.
“Masalah ini perlu dibahas bersama pemerintah untuk melihat aspek teknis maupun kondisi keuangan, baik yang terjadi pada periode lalu maupun saat ini,” ujar Puan usai menghadiri rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Puan menekankan, pentingnya penjelasan dari pemerintah mengenai arah dan potensi dampak dari proyek Whoosh di masa mendatang. Menurutnya, langkah tersebut perlu dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian negara yang berkepanjangan.
Baca juga : DPR Soroti Beban Utang Kereta Cepat Whoosh
“Pemerintah juga perlu menjelaskan bagaimana sikap mereka ke depan, supaya tidak ada kerugian negara yang terus berlanjut,” tutur Puan.
Dalam pidatonya di rapat paripurna, Puan menegaskan bahwa persoalan proyek kereta cepat tersebut telah masuk dalam daftar prioritas fungsi pengawasan DPR RI pada masa persidangan kali ini.
Sebagain informasi, proyek Kereta Cepat Indonesia–China tengah menghadapi tekanan finansial besar yang berpotensi membebani BUMN dan keuangan negara jika tidak segera ditangani.
Sementara, Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini mengatakan, pihaknya memahami bahwa proyek KCIC sejak awal tidak dibiayai langsung oleh pemerintah, melainkan melalui pembentukan konsorsium antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan mitra asing.
Namun, seiring berjalannya waktu, beban finansial proyek semakin berat sehingga berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kondisi keuangan BUMN yang terlibat.
Baca juga : Negara Tersandera! Nasib Whoosh dalam “Pelukan Utang Jahat”
“Kondisinya memang sangat berat bagi BUMN dan korporasi. Dari awal pembentukannya saja sudah tidak di-handle langsung oleh negara, dan sekarang utangnya sudah besar sekali. Kita belum tahu sampai kapan bisa terbayarkan,” ujar Anggia dikutip laman DPR, Rabu, 15 Oktober 2025.
Menurutnya, situasi yang dihadapi konsorsium KCIC saat ini menuntut perhatian serius dari pemerintah. Jika tidak ditangani dengan baik, beban utang dapat menghambat kinerja BUMN dan berpotensi menimbulkan kerugian jangka panjang bagi negara.
Dirinya juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam mencari solusi. Terutama, sinergi antara BP BUMN dan Kementerian Keuangan dinilai penting untuk memastikan bahwa langkah penyelamatan proyek tidak menimbulkan risiko fiskal baru bagi negara. (*).
Editor: Galih Pratama
