Poin Penting
- DPD RI meminta BPD dilibatkan dalam program pembukaan rekening massal.
- Pemerintah menyiapkan rekening dan saldo awal Rp50.000 bagi penerima.
- Anggaran program sekitar Rp11 triliun masih berupa estimasi dan ditargetkan berjalan mulai 2027.
Jakarta – Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Ahmad Nawardi, mengusulkan agar Bank Pembangunan Daerah (BPD) dilibatkan dalam program pembukaan rekening bank secara massal bagi masyarakat.
Usulan tersebut disampaikan agar program tidak hanya melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).
“Kami apresiasi sekali pemerintah membuka 200 juta rekening untuk rakyat dengan anggaran Rp11 triliun, banyak yang menyambut baik kebijakan ini,” kata Ahmad dalam Rapat Kerja Gabungan Komite VI DPD RI, Senin, 14 September 2026.
Meski demikian, Ahmad mengatakan sejumlah BPD telah menyampaikan aspirasi agar dilibatkan dalam program tersebut. Menurutnya, BPD memiliki jaringan di daerah sehingga dapat ikut mendukung pembukaan rekening bagi masyarakat.
“Alangkah baiknya, kami dapat aspirasi dari BPD di daerah agar mereka diberi kesempatan juga sebagai pembuka rekening tersebut lewat BPD tidak hanya lewat BRI dan BSI,” ungkapnya.
Baca juga: Prabowo Dorong Semua WNI Punya Rekening, Usia 17 Tahun Dapat Otomatis
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar seluruh warga negara Indonesia memiliki rekening perbankan.
Warga yang memasuki usia 17 tahun dan memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) nantinya akan sekaligus mendapatkan nomor rekening perbankan.
Airlangga menjelaskan, pada tahap awal, penyediaan rekening akan melibatkan BRI dan BSI. Keterlibatan BSI juga disebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong pengembangan ekonomi syariah.
“Jadi Bapak Presiden clear mendukung perekonomian syariah karena ini menjadi bagian dari kebijakan nasional kalau mereka sudah punya rekening BSI misalnya tentunya mereka tingkat berketahuannya ini juga akan meningkat,” kata Airlangga dalam acara simposium Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, Selasa, 8 September 2026.
Saldo Awal Rp50.000
Selain pembukaan rekening, pemerintah berencana memberikan saldo awal Rp50.000 kepada masing-masing penerima. Dana tersebut akan langsung masuk ke rekening dan tidak dikenakan biaya administrasi maupun pungutan lainnya.
Pemerintah sebelumnya memperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp11 triliun untuk program tersebut. Anggaran bersumber dari APBN dan ditujukan kepada lebih dari 200 juta penduduk.
Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan angka Rp11 triliun masih merupakan estimasi kasar. Pemerintah belum menetapkan kebutuhan anggaran maupun jumlah penerima secara final.
Baca juga: Purbaya: Anggaran Rp11 Triliun untuk Rekening Massal Belum Final
Menurut Purbaya, jumlah penerima tidak otomatis mencapai 200 juta orang karena tidak seluruh penduduk berada dalam kelompok usia 17 tahun ke atas. Karena itu, kebutuhan anggaran kemungkinan lebih rendah dari estimasi awal.
Pemerintah memastikan masyarakat yang baru membuat KTP akan langsung dibukakan rekening dan menerima transfer dana. Sementara untuk masyarakat yang sudah memiliki rekening, mekanismenya masih dikaji agar tidak perlu membuka rekening baru.
“Kita lihat seperti apa penduduknya, saya belum lihat. Nanti yang jelas, yang saya tahu pasti adalah nanti kalau orang yang buat KTP langsung dibuka, dibuka langsung rekening, langsung ditransfer uangnya ke situ juga,” ungkapnya.
“Tapi kalau yang sudah atau existing yang punya, misalnya BRI juga, ngapain dia punya dua rekening. Itu saya nggak tahu. Nanti saya tunggu detailnya dari mereka,” tambah Purbaya.
Implementasi Ditargetkan Mulai 2027
Purbaya mengatakan kebutuhan anggaran program dapat menggunakan dana cadangan dalam APBN. Namun, kondisi fiskal tahun ini yang cukup ketat membuat program tersebut diharapkan mulai diterapkan pada tahun depan.
“Harusnya sih, kalau anggaran tahun ini kan sudah mepet, seharusnya mulai tahun depan. Mereka juga perlu persiapan. Itu ada penggabungan data Dukcapil sama data perbankan dari BI. Itu pasti perlu waktu untuk merapikan itu semua. Nggak langsung besok siap,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
