Dirinya juga meminta kepada pemerintah khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) untuk dapat mengatasi persoalan terkait dengan maraknya engembang nakal. Oleh sebab itu, perlindungan konsumen di sektor properti harus menjadi fokus utama pemerintah.
“Sinkroniasi perlu diperhatikan agar tidak terjadi tumpang tindih, peran pemerintah terkait harus dioptimalkan. Kami harap ke depannya, pemerintah dapat merumuskan langkah-langkah serta perlindungan konsumen yang efektif,” tegasnya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, bahwa sampai saat ini sektor properti masih mempunyai pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah dan para pelaku industri properti yang terkait didalamnya. Dalam hal ini, pemerintah diminta untuk terus mengedepankan banyak regulasi untuk dapat menopang pertumbuhan sektor properti.
“Diperlukan banyak regulasi untuk menumbuhkan sektor ini, peran semua pihak terkait perlu dioptimalkann hal ini tentu demi menumbuhkan sektor properti di Indonesia,” tutup Dani. (*)
Page: 1 2
Jakarta – PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) memperkuat sinergi strategis dengan mengumumkan… Read More
Jakarta - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan jalan tol menuju IKN ditargetkan akan rampung pada Desember… Read More
Jakarta - Pizza Hut Indonesia yang kelola PT Sarimelati Kencana Tbk (PZZA) dikabarkan telah menutup… Read More
Jakarta - PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII) atau Maybank Indonesia mencatatkan kinerja positif di… Read More
Bengkulu - Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, mengingatkan masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) tunai agar… Read More
Jakarta - Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan sesi I hari ini, Selasa, 19… Read More