Jakarta – Bank Indonesia (BI) menilai, ekonomi dan keuangan syariah harus terus ditumbuh kembangkan lantaran memuat prinsip-prinsip ekonomi inklusif yang dapat membantu pemerintah untuk menurunkan tingkat ketimpangan kesejahteraan masyarakat.
Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Gubernur BI Agus DW Martowardojo, di Jakarta, Senin, 24 Juli 2017. Menurutnya, masih besarnya tingkat ketimpangan kesejahteraan yang terjadi di masyarakat menjadi pekerjaan rumah yang penting bagi pemerintah.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, bahwa pekerjaan rumah yakni tingkat ketimpangan antara masyarakat kaya, menengah, dan miskin harus bisa diturunkan. Hal tersebut, kata Agus. merupakan prinsip pertumbuhan ekonomi berkualitas dan ekonomi inklusif.
“Meskipun (ekonomi) banyak prestasi, namun belum diikuti dengan distribusi hasil pembangunan ekonomi yang baik,” ucapnya.
Salah satu ukuran ketimpangan ekonomi adalah gini ratio. Pada akhir 2016, rasio gini Indonesia masih tinggi yakni 0,394. “Bank Dunia pada 2016 juga mencermati bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang harus memperhatikan masalah kesenjangan secara lebih baik lagi,” paparnya.
Adapun salah satu solusi untuk menurunkan ketimpangan adalah sistem ekonomi dan keuangan yang inklusif. Ekonomi keuangan syariah yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam seluruh kegiatan perekonomian dapat mendorong prinsip ekonomi dan keuangan inklusif tersebut.
“Kami meyakini sistem ekonomi yang berlandaskan nilai syariah yang menjunjung tinggi keadilan, kebersamaan, dan keseimbangan daalam pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu jawaban tepat,” tutupnya. (*)
