Jakarta -Bank Indonesia terus berupaya menggalakkan berbagai program untuk mendorong kepemilikan rekening pada masyarakat Indonesia dapat mencapai 75%. Hal ini dalam rangka Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah pemberian program bantuan sosial nontunai melalui kartu kombo. dalam waktu dekat, BI akan mengimplementasikan integrasi subsidi LPG ke dalam kartu kombo. Pungky P. Wibowo, Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI mengatakan, integrasi subsidi LPG akan dilakukan pada 1 April 2017 mendatang.
Saat ini, jelas Pungky, BI sudah menerapkan proyek percontohannya di Bali, Bangka, Batam dan Lombok. Rencananya, integrasi akan dilakukan lebih luas pada 1 Juli 2017. “Untuk LPG april kita implementasikan di empat wilayah timur lalu Juli akan diperluas” ujar Pungky.
Sebelumnya, BI berkerjasama dengan pemerintah telah meluncurkan bantuan sosial (bansos) non-tunai yang hanya dapat digunakan untuk membeli bahan pangan, sebagai bentuk penyaluran bantuan pangan. Kartu combo tersebut awalnya hanya dapat digunakan untuk membeli bahan pokok makanan di tempat elektronik warung gotong royong (e-warong).
Pungky menambahkan model bansos nontunai ini sebenarnya sudah diterapkan juga untuk Program PKH serta PIP namun yang berbeda ialah penyaluran bansos menggunakan kartu kombo diterbitkan oleh 4 Bank Himbara (BNI, BRl, Mandiri, dan BTN). (Selanjutnya : Bank Dunia : Indeks keuangan inklusif Indonesia masih rendah)
Program ini dilakukan dalam upaya meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia. Berdasarkan data Financial Inclution Index yang dirilis Bank Dunia pada 2014, jumlah masyarakat Indonesia yang telah memiliki rekening di lembaga keuangan formal baru sekitar 36%. Jumlah tersebut jauh lebih rendah dibanding Malaysia yang 81%, India 53%, China 79%, dan Brazil 68%.
“Jumlah kita masih jauh dari Malaysia bahkan India, dan itu harus ditingkatkan” ujar Pungky (13/3)
Melalui program bantuan sosial nontunai kartu kombo ini diharapkan dapat menumbuhkan angka kepemilikan rekening masyarakat. (*)
