Brebes–Pemerintah terus berupaya mendorong ekonomi kerakyatan dalam memerkuat perekonomian nasional. Salah satunya dengan Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Brebes, Jawa Tengah.
Program nasional yang dilaksanakan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) ini juga melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Lalu, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementeian Koperasi dan UKM), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes), serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Adapun dalam kegiatan ini, program yang akan disinergikan untuk memberikan kesempatan bekerja atau berusaha yang layak bagi petani, peternak, dan nelayan tersebut adalah program sertifikasi tanah atau lahan bagi para petani melalui Kementerian ATR/BPN dan Kementerian BUMN serta Bank BUMN.
Program lainnya adalah sinergi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Program Inklusi atau pendalaman pasar keuangan. Sinergi ini bertujuan memudahkan pelaku usaha dalam mengakses layanan keuangan di pedesaan. Program ini merupakan sinergi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Koperasi dan UKM serta perbankan.
Salah satu yang ditekankan presiden Joko Widodo adalah persoalan permodalan bagi para petani, peternak dan nelayan. “Masalah modal, sudah ada KUR sekarang hanya 9% bunganya per tahun, dulu kan 22%, itu sudah murah banget. Gunakan ini, jangan ke rentenir,” tukasnya di Brebes, Senin, 11 April 2016.
Dalam acara tersebut, Presiden RI yang identik dengan kemeja putih lengan panjangnya itu tidak ketinggalan menyambangi stand Jamkrindo dan melakukan dialog dengan perwakilan Jamkrindo Semarang. Seperti diketahui, Jamkrindo juga melakukan penjaminan terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat atau KUR yang memang sedang didorong oleh pemmerintah. (*)
