Oleh Nimmi Zulbainarni, ahli Manajemen Biobisnis Kelautan dan Perikanan, Dosen Sekolah Bisnis IPB University, Sekretaris Jenderal Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN)
PERNYATAAN bahwa orang desa tidak membutuhkan dolar AS perlu dipahami secara tepat. Bukan karena desa tidak berhubungan dengan ekonomi dunia, melainkan karena kebutuhan ekonomi harian masyarakat desa tetap berpusat pada rupiah.
Nelayan membeli solar, es, dan perbekalan dengan rupiah. Pembudi daya membeli pakan dan benih dengan rupiah. Petani rumput laut membayar tenaga kerja, tali, dan pengangkutan dengan rupiah.
Jadi, dolar bukan alat transaksi yang langsung dibutuhkan di desa. Namun, dalam perekonomian yang saling terhubung, tidak menggunakan dolar bukan berarti tidak terdampak dolar. Nilai tukar bekerja secara tidak langsung melalui harga energi, bahan baku, pakan, mesin, suku cadang, logistik, dan harga ekspor.
Bank Indonesia mencatat kurs referensi JISDOR pada 20 Mei 2026 sebesar Rp17.685 per dolar AS (US$). Angka ini mungkin terlihat sebagai persoalan pasar uang, tetapi pengaruhnya dapat bergerak sampai pelabuhan kecil, tambak, kolam budi daya, dan sentra rumput laut.
Baca juga: Pelemahan Rupiah Bisa Picu PHK Massal, Begini Respons Menaker
Dalam perikanan tangkap, hubungan itu paling mudah dilihat dari bahan bakar minyak. Nelayan tidak membeli dolar, tetapi kegiatan melaut sangat bergantung pada solar. Kementerian ESDM pernah mencatat bahwa sekitar 60% biaya operasional kapal perikanan digunakan untuk membeli BBM.
Ketika biaya energi meningkat, nelayan menghadapi pilihan yang tidak sederhana: tetap melaut dengan risiko margin lebih kecil, mengurangi jarak tangkap, menunda keberangkatan, atau menekan biaya operasional lain. Pada titik ini, perubahan harga yang bersumber dari luar desa berubah menjadi beban ekonomi rumah tangga nelayan.
Pada perikanan budi daya, pengaruh dolar hadir melalui pakan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut biaya pakan dalam budi daya ikan dapat mencapai 60%-70% dari total biaya usaha. Sebagian bahan baku pakan, seperti tepung ikan, bungkil kedelai, premiks vitamin, mineral, dan bahan tambahan lain, berhubungan dengan pasar global.
Pembudi daya lele, nila, gurame, patin, atau udang tetap membayar pakan dalam rupiah. Namun, ketika biaya bahan baku industri pakan naik akibat kurs dan harga internasional, harga pakan di tingkat kolam dapat ikut terdorong. Bagi pembudi daya kecil, kenaikan kecil per kilogram pakan dapat mengurangi keuntungan secara nyata.
Dari sisi ekspor, keterhubungan desa pada dolar makin jelas. KKP mencatat nilai ekspor produk perikanan Indonesia pada 2025 mencapai US$6,27 miliar, meningkat 5,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Komoditas utama ekspor meliputi udang, tuna-cakalang, cumi-sotong-gurita, rajungan-kepiting, dan rumput laut.
Banyak komoditas tersebut berasal dari wilayah pesisir, tambak rakyat, dan aktivitas nelayan skala kecil-menengah. Artinya, produk desa dapat bernilai dalam pasar global, meskipun produsen hulunya tetap menerima pembayaran dalam rupiah.
Persoalannya, nilai ekspor yang besar tidak selalu otomatis meningkatkan kesejahteraan produsen desa. Jika rantai pasok terlalu panjang, akses rantai dingin terbatas, mutu bahan baku belum seragam, dan posisi tawar nelayan atau pembudi daya lemah, nilai tambah lebih banyak dinikmati pelaku di hilir.
Nelayan dan pembudi daya berada di awal rantai produksi, sementara harga akhir ditentukan oleh mutu, sertifikasi, pengolahan, logistik, dan akses pasar. Di sinilah letak kerentanannya, karena desa terhubung dengan pasar global tanpa selalu memiliki kuasa atas pembentukan harga dan standar pasar yang berlaku.
Baca juga: Airlangga Beberkan Perbedaan Pelemahan Rupiah Sekarang dan Dua Dekade Lalu
Rumput laut memberi contoh yang konkret. Petani menjual rumput laut kering dalam rupiah, tetapi harga akhirnya berkaitan dengan permintaan industri global untuk karagenan dan agar.
Ketika dolar menguat, harga ekspor secara teori dapat lebih menarik. Namun, jika kadar air tidak konsisten, gudang terbatas, dan petani bergantung pada pengepul, manfaat tersebut tidak sepenuhnya sampai ke desa. Hal serupa terjadi pada tuna dan cakalang. Ikan ditangkap nelayan, tetapi nilai akhirnya sangat ditentukan oleh rantai dingin, ukuran ikan, ketertelusuran, dan akses pasar.
Karena itu, orang desa tidak perlu dibebani logika spekulasi valuta asing. Mereka tidak harus menyimpan dolar atau mengikuti kurs harian. Yang dibutuhkan adalah rupiah yang stabil, harga input yang terjangkau, akses BBM yang pasti, pakan lokal yang kompetitif, pembiayaan produktif, koperasi yang sehat, rantai dingin, dan mekanisme harga yang lebih adil.
Arah kebijakan seharusnya bukan menjadikan masyarakat desa sebagai pemain valuta asing, melainkan memperkuat daya tahan ekonomi desa terhadap guncangan eksternal. Produksi pakan berbasis bahan lokal, pemanfaatan limbah perikanan, pengembangan protein alternatif, penguatan koperasi, digitalisasi harga ikan, modernisasi armada, dan perbaikan logistik dingin adalah agenda yang lebih relevan.
Dolar AS memang bukan kebutuhan langsung orang desa. Namun, dolar tetap memengaruhi biaya hidup dan biaya produksi mereka. Tugas negara, perguruan tinggi, asosiasi, dan pelaku usaha adalah memastikan agar guncangan global tidak paling berat ditanggung nelayan, pembudi daya, dan keluarga pesisir.
Orang desa tidak membutuhkan dolar di dompetnya; mereka membutuhkan sistem ekonomi yang membuat rupiah di tangannya cukup kuat untuk hidup layak.
