Moneter dan Fiskal

DJP Pastikan Perbaikan Coretax Rampung Sebelum Akhir Juli 2025

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan perbaikan sistem administrasi sistem terbaru Indonesia, yakni Coretax akan rampung sebelum akhir Juli 2025.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo mengatakan, hingga saat ini, 3 dari 21 proses bisnis inti telah rampung. Artinya, masih ada 18 proses bisnis yang masih dalam perbaikan.

“Di Coretax ini kira-kira mengorganisasi sekitar 21 proses bisnis inti. Tiga sudah selesai, beberapa aplikasi terkait eror, dan 18 proses bisnis lainnya terus kami itemize, bugs-nya juga kami perbaiki, dan ekspektasinya sebelum akhir Juli paling tidak sudah selesai,” jelas Suryo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI, Rabu, 7 Mei 2025.

Baca juga: Coretax Bermasalah, Ekonom UGM Prediksi Pajak Negara Lesu

Dia menuturkan bahwa tiga proses yang telah selesai tersebut yaitu, business intelligence, knowledge management, dan data pihak ketiga. Sementara itu, perbaikan pada 18 proses bisnis lainnya masih dalam pengerjaan intensif oleh tim DJP, mencakup perbaikan aplikasi, tuning logic, dan infrastruktur teknis.

Suryo juga memastikan agar migrasi data akan terus berjalan untuk ketersediaan informasi dalam Coretax.

“Terkait migrasi data, prosesnya akan terus berlanjut karena menyangkut ketersediaan data di Coretax dan di sistem legacy. Saat ini kami masih menggunakan Coretax dan legacy secara paralel, sehingga migrasi data akan terus dilakukan secara berkesinambungan sampai sistem legacy untuk pembuatan faktur pajak kami hentikan dan sepenuhnya beralih ke Coretax,” paparnya.

Baca juga: Dikeluhkan Investor, Sri Mulyani Janji Perbaiki Sistem Coretax

Dari sisi infrastruktur, DJP juga melakukan berbagai peningkatan untuk memastikan sistem dapat berfungsi optimal. Hal ini mencakup tuning konfigurasi aplikasi, peningkatan kapasitas jaringan, database, bandwidth, dan storage yang menjadi tulang punggung sistem perpajakan digital.

Network, data, kemudian bandwidth dan storage ataupun infrastruktur yang digunakan untuk menyimpan dan mengoperasikan sistem sendiri, ini kami akan terus cari titik yang idealnya dan beberapa tambahan infrastruktur kami akan lakukan sebelum akhir Juli 2025,” imbuhnya. (*)

Editor: Yulian Saputra

Irawati

Bergabung dengan Infobanknews.com sejak April 2022. Lulusan Universitas Budi Luhur ini bertugas meliput isu ekonomi makro, moneter & fiskal, perbankan, hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

Prabowo Genjot Bedah Rumah 400 Ribu Unit, Sasar Seluruh Daerah

Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More

7 hours ago

Negara Rugi Rp25 Triliun dari Rokok Ilegal, Program Prioritas Terancam

Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More

7 hours ago

CIMB Niaga Luncurkan OCTOBIZ untuk Permudah Pengelolaan Transaksi Bisnis

OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More

7 hours ago

DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More

7 hours ago

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

8 hours ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

11 hours ago