DJP Klaim Tak Ada Indikasi Kebocoran 6 Juta Data NPWP

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengaku telah melakukan penelitian terkait dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di antaranya milik Presiden Joko Widodo (Jokowi), wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Menteri BUMN Erick Thohir.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan berdasarkan penelitian yang dilakukan, data log access dalam enam tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP.

“Struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak,” kata Dwi dalam keterangan resmi, Jumat 20 September 2024.

Baca juga: Sri Mulyani Buka Suara Soal Dugaan Kebocoran 6 Juta Data NPWP

Dwi menjelaskan bahwa terhadap dugaan kebocoran data ini, DJP telah berkoordinasi dengan Kemenkominfo, BSSN, dan Kepolisian Republik Indonesia untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“DJP berkomitmen untuk selalu menjaga kerahasiaan dan keamanan data Wajib Pajak dengan baik pada sistem informasi dan infrastruktur milik DJP serta akan terus berupaya untuk meningkatkan sistem keamanan dan perlindungan data Wajib Pajak dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola data dan sistem informasi melalui pembaruan teknologi pengamanan sistem dan security awareness,” ungkap Dwi.

Sebelumnya, kabar ini muncul dari cuitan pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto di akun X nya. Dia mengungkapkan adanya penjualan jutaan data NPWP di forum ilegal. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email dan lainnya.

Baca juga: 670 Ribu Wajib Pajak Belum Padankan NIK-NPWP

“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp150 juta. Data yang bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email dan lain lain,” cuitnya lewat X @secgron.

Teguh menyebut beberapa data NPWP yang bocor di antaranya milik Presiden Jokowi, Gibran, Kaesang, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan hingga pejabat lainnya.

“NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani dan menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku,” tulisnya. (*)

Edjtor: Galih Pratama