Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan tidak memiliki aturan khusus soal besaran dividen atau dividend pay out ratio lembaga jasa keuangan, termasuk bank BUMN yang berada di bawah BPI Danantara.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menuturkan, implementasi pembagian dividen harus menerapkan prinsip tata kelola yang baik, termasuk mengedepankan aspek transparansi terhadap seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham.
“Dalam hal BUMN yang dimaksud merupakan emiten dan perusahaan publik, maka pembagian dan pembayaran dividen mengutamakan aspek keterbukaan serta mengikuti aturan yang berlaku di pasar modal,” ujar Mahendra dalam konferensi pers RDK, dikutip, Selasa, 3 Juni 2025.
Baca juga: Soal Kabar Persib Bandung Mau IPO, OJK Bilang Begini
Mahendra menjelaskan, jika BUMN tersebut merupakan perusahaan publik berupa bank, maka selain ketentuan di bidang pasar modal, terdapat pula ketentuan yang mengatur bahwa bank wajib memiliki kebijakan dividen.
Kebijakan itu mencakup besaran dividen yang diberikan dan pertimbangan dalam pembagiannya.
Baca juga: Danantara-INA Gandeng Perusahaan Tambang Prancis Genjot Hilirisasi Industri Nikel
Kemudian dalam pembagian dan pertimbangan dividen, lembaga jasa keuangan atau bank harus memperhatikan kondisi kinerja keuangannya.
Hal tersebut mencakup pemenuhan ekuitas dan penguatan permodalan sesuai dengan rencana penguatan dan pengembangan di masa depan.
Investasi IT Juga Jadi Pertimbangan
Selain itu, bank juga harus mempertimbangkan kebutuhan untuk meningkatkan daya saing, misalnya melalui rencana investasi di bidang teknologi informasi (IT) yang memerlukan belanja modal atau capital expenditure (Capex) dalam jumlah besar.
“Seluruh kebijakan dividen tadi dikomunikasikan kepada pemegang saham, terkait dengan perbankan maka hal itu semua merupakan ketentuan dalam POJK 17 tahun 2023 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
