Ditengah Distrupsi Digital, LPS Paparkan Tantangan Pembuatan Kebijakan

Jakarta – Sebagai perancang regulasi mengenai stabilitas keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengaku telah merespon berbagai tantangan yang terjadi saat ini dalam membuat regulasi.

Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah pun menjabarkan berbagai tantangan yang dihadapi untuk membuat kebijakan. Menurutnya, teknologi produksi terus berkembang  mengikuti permintaan yang semakin canggih. Dan tentu saja pengaruh kemajuan dunia digital dan teknologi informasi telah mengubah dan disrupsi telah terjadi di mana mana.

Disrupsi tersebut menurutnya membuat penyebaran data semakin cepat dan massive sehingga membuat pelaku pasar semakin tidak menentu dan dapat merubah arah bisnisnya dengan cepat. Oleh karena itu, tantangan bagi pembuatan kebijakan ialah harus dapat melihat data dengan cepat dan akurat.

“Dewasa ini para pembuat kebijakan sering kali harus menggunakan “escape clause”, bahwa kebijakan mereka akan “data dependen”, artinya keputusan mereka akan didasarkan kepada hasil analisis atas data yang paling baru,” kata Halim pada seminar LPS Research Fair 2018 di JS Luwansa Hotel Jakarta, Selasa 25 September 2018.

Halim menambahkan, saat ini kondisi masyarakat berada pada komunikasi ekslusif dengan pemahaman masyarakat atas cara bekerja nya terhadap berbagai lembaga ekonomi dan sosial masih belum tinggi. Akibatnya, peran otoritas cenderung lebih dapat mempengaruhi persepsi dan perilaku pelaku ekonomi.

“Sepanjang kebijakan yang ditempuh rasional kita dapat mengatakan bahwa penyesuaian ekonomi berjalan baik dan fundamental ekonomi kita dikatakn cukup kuat dan baik,” tambah Halim.

Oleh karena itu, Halim menyebut, seluruh pihak harus dapat mencerna data dengan baik dan menelaah lebih dalam data yang diterima agar dapat terus memilih langkah dalam proses bisnisnya. Tak hanya itu, para pelaku pasar juga diharap dapat menerapkan regulasi yang ditetapkan guna ikut memperkuat fundamental ekonomi nasional.(*)