Jakarta – Dalam fit and proper test pada hari ini, calon Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB), Edy Setiadi menjawab pertanyaan Komisi XI DPR mengenai kasus Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJB Bumipuetra) yang beberapa waktu laku sempat ramai. Mengingat, Edy adalah petahana yang menduduki jabatan Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Nonbank (IKNB) I OJK.
“Pengelola statuter OJK mekanismenya ada pengawas, kami tidak dilibatkan. Saya melihat di kasus ini yang dilakukan adalah sudah melaksanakan konsultasi, saya bukan excuse, kami ada yang sisi pengawasan dan regulasi,” ungkap Edy di Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (6/6/2017).
Ia mengungkapkan, pihaknya dalam kasus tersebut tidak dilibatkan. OJK sendiri terbagi dalam dua sisi, yakni pengawasan dan regulasi. Ketika penunjukkan pengelola statuter tersebut, lanjutnya,mekanisme dilakukan oleh tim pengawasan.
“Pada saat itu kalau OJK tak membentuk pengelola statuter, maka harus melikuidasi AJBB, maka waktu itu penunjukkan statuter. Kalau di perbankan jelas aturannya, ada langkah-langkahnya. Kalau OJK ini belum ada, maka pengelola statuter dipilih,” tambahnya.
Dia juga menambahkan bila OJK waktu itu tidak melakukan penunjukan pengelola statuter AJBB, maka dapat mengancam 6,5 juta pemegang polis tersebut.
Dalam visinya kedepan, pihaknya terus mengupayakan untuk mendeteksi lebih awal kejadian seperti kasus tersebut dengan mengawasi lebih intensif sisi permodalan setiap industri.(*)
Poin Penting BNI membukukan laba bersih Rp1,68 triliun pada Januari 2026, naik 3,45 persen yoy… Read More
Poin Penting IHSG ditutup naik ke level 8.322,22 pada 25 Februari 2026, dengan 336 saham… Read More
Poin penting PT Asuransi Tri Pakarta memisahkan Unit Usaha Syariah menjadi PT Asuransi Tri Pakarta… Read More
Poin Penting Kemenkeu memastikan kesepakatan dagang dengan AS tidak mengganggu pemungutan PPN PMSE Indonesia tidak… Read More
Poin Penting Mendes mengusulkan penghentian izin baru minimarket di desa untuk melindungi usaha rakyat dan… Read More
Poin Penting Celios menilai rencana pengiriman 8.000 pasukan RI ke Gaza berisiko mempersempit ruang fiskal… Read More