Moneter dan Fiskal

Ditanya DPR Soal Anggaran Bansos hingga Makan Siang Gratis, Begini Jawaban Sri Mulyani

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Selasa, (19/3/2024) untuk membahas evaluasi fiskal di triwulan I 2024. Dalam rapat tersebut, Menkeu mendapat banyak pertanyaan, mulai dari kebijakan bantuan sosial (bansos) hingga makan siang gratis.

Soal bansos, disampaikan oleh Gus Irawan dari Fraksi Partai Gerindra yang meminta Sri Mulyani menjelaskan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) senilai Rp496 triliun di saat momen Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Kalau di publik Rp496 triliun perlinsos yang seolah itu untuk kepentingan pilpres bahkan ada yang bilang binatang saja menang itu dengan itu. Padahal yang dibelanjakan masih sangat kecil Rp8 triliun. Bahkan yang bantuan langsung tunainya belum terealisasi. Tapi seolah-olah di publik Rp496 trilun telah dibelanjakan dalam konteks kemarin Pilpres,” kata Irawan.

Baca juga: Ekonom Indef Pertanyakan Sumber Anggaran Program Makan Siang Gratis Prabowo

Selain itu, Anggota Komisi XI dari Fraksi PKS Anis Byarwati mencermati soal pelaksanaan program makan siang gartis yang merupakan program pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Anis menanyakan kepada Sri Mulyani sumber anggaran untuk program tersebut.

“Tentang makan siang gratis, mumpung yang lain belum ada menyinggung. Ini kan masuk anggarannya di mana Bu Menteri? Kemarin sudah di SD mana gitu, kalau uji coba ada di SD tinggal dikasih makan siang, kalau makan kan di sekolah padahal itu makannya di rumah. Ini sampai sekarang belum masuk di kepala saya. Sementara anggaran dibutuhkan sangat besar,” ujar Anis.

Kemudian, ada dari Anggota Fraksi PPP Wartiah. Dirinya meminta penjelasan dari program tersebut apakah anggarannya akan menggerus dana BOS.

“Ini jadi pertanyaan kami di daerah, tentang satu hal yaitu program makan siang gratis yang akan menggerus dana BOS, apakah isu itu benar? Karena banyak penolakan dari guru-guru, itu yang beredae di daerah kami Nusa Tenggara Barat untuk disampaikan di forum ini,” kata Wartiah

Adapun, Menkeu menjawab pertanyaan dari Anggota Fraksi soal program makan siang gratis. Bendahara negara ini menjelaskan bahwa alokasi anggaran program tersebut belum dibahas dalam APBN 2024  

Pihaknya bukan menghindar dari pertanyaan para Anggota Fraksi tentang makan siang gratis, namun dirinya tidak akan menjawab. Pasalnya, anggaran program tersebut belum ada dalam APBN 2024 bahkan dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPK) 2025.

“Bukan kami menghindar pertanyaan Bapak/Ibu tentang makan siang gratis, kami nggak akan jawab karena di APBN kita belum ada di 2024 kan tidak ada kalau ini adalah untuk pemerintahan baru Bapak Ibu juga paham siklus APBN kami dari KEMPPKF itu sudah ada postur besar belum sampai detailnya apalagi mau ambil BOS. Ya enggaklah Bu, belum,” kata Menkeu.

Baca juga: Pemilu 2024 Usai, Jokowi Pastikan Bansos Beras Gratis Lanjut Terus

Sri Mulyani pun menjelaskan bahwa pada rapat pembahasan KEM-PPKF fokus untuk membahas kerangka ekonomi makro dalam rangka transisi pemerintahan selanjutnya.

“Kalau ada yang menyampaikan oh tadi kita ngomongin setahu saya enggak pak yang (KEM-PPKF) kita belum ngomongin (program makan siang gratis), boro-boro ngomongin, belanja K/L postur saja masih dalam bentuk range pak, itu pun masih pembahasan sangat awal,” ungkapnya. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Bergabung dengan Infobanknews.com sejak April 2022. Lulusan Universitas Budi Luhur ini bertugas meliput isu ekonomi makro, moneter & fiskal, perbankan, hingga industri keuangan non-bank (IKNB).

Recent Posts

KB Bank (BBKP) Balik Laba Rp66,59 Miliar di 2025, Ini Penopangnya

Poin Penting KB Bank balik laba Rp66,59 miliar di 2025 dari rugi Rp6,33 triliun pada… Read More

7 hours ago

Bank Mandiri Terbitkan Global Bond Pertama di Asia Tenggara Senilai USD750 Juta

Poin Penting Bank Mandiri terbitkan global bond USD750 juta dengan kupon 5,25% dan tenor 5… Read More

8 hours ago

Rancangan Reformasi Pasar Modal Rampung, OJK Segera Temui Pimpinan MSCI

Poin Penting OJK rampungkan empat reformasi pasar modal untuk tingkatkan transparansi. OJK akan temui MSCI… Read More

9 hours ago

RI Raup Rp575 Triliun dari Jepang dan Korea Selatan, Ini Hasil Kunjungan Prabowo

Poin Penting Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan Korea Selatan menghasilkan komitmen bisnis Rp575… Read More

9 hours ago

AAUI: Implementasi PSAK 117 Masih jadi PR Industri Asuransi Umum

Poin Penting AAUI menyebut PSAK 117 masih jadi tantangan bagi industri asuransi umum. Kendala utama… Read More

9 hours ago

OJK Denda 233 Pelaku Pasar Modal di Kuartal I 2026, Capai Rp96 Miliar

Poin Penting Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan denda Rp96,33 miliar kepada 233 pelaku pasar modal pada… Read More

9 hours ago