Moneter dan Fiskal

Ditanya DPR Soal Anggaran Bansos hingga Makan Siang Gratis, Begini Jawaban Sri Mulyani

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Selasa, (19/3/2024) untuk membahas evaluasi fiskal di triwulan I 2024. Dalam rapat tersebut, Menkeu mendapat banyak pertanyaan, mulai dari kebijakan bantuan sosial (bansos) hingga makan siang gratis.

Soal bansos, disampaikan oleh Gus Irawan dari Fraksi Partai Gerindra yang meminta Sri Mulyani menjelaskan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) senilai Rp496 triliun di saat momen Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Kalau di publik Rp496 triliun perlinsos yang seolah itu untuk kepentingan pilpres bahkan ada yang bilang binatang saja menang itu dengan itu. Padahal yang dibelanjakan masih sangat kecil Rp8 triliun. Bahkan yang bantuan langsung tunainya belum terealisasi. Tapi seolah-olah di publik Rp496 trilun telah dibelanjakan dalam konteks kemarin Pilpres,” kata Irawan.

Baca juga: Ekonom Indef Pertanyakan Sumber Anggaran Program Makan Siang Gratis Prabowo

Selain itu, Anggota Komisi XI dari Fraksi PKS Anis Byarwati mencermati soal pelaksanaan program makan siang gartis yang merupakan program pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Anis menanyakan kepada Sri Mulyani sumber anggaran untuk program tersebut.

“Tentang makan siang gratis, mumpung yang lain belum ada menyinggung. Ini kan masuk anggarannya di mana Bu Menteri? Kemarin sudah di SD mana gitu, kalau uji coba ada di SD tinggal dikasih makan siang, kalau makan kan di sekolah padahal itu makannya di rumah. Ini sampai sekarang belum masuk di kepala saya. Sementara anggaran dibutuhkan sangat besar,” ujar Anis.

Kemudian, ada dari Anggota Fraksi PPP Wartiah. Dirinya meminta penjelasan dari program tersebut apakah anggarannya akan menggerus dana BOS.

“Ini jadi pertanyaan kami di daerah, tentang satu hal yaitu program makan siang gratis yang akan menggerus dana BOS, apakah isu itu benar? Karena banyak penolakan dari guru-guru, itu yang beredae di daerah kami Nusa Tenggara Barat untuk disampaikan di forum ini,” kata Wartiah

Adapun, Menkeu menjawab pertanyaan dari Anggota Fraksi soal program makan siang gratis. Bendahara negara ini menjelaskan bahwa alokasi anggaran program tersebut belum dibahas dalam APBN 2024  

Pihaknya bukan menghindar dari pertanyaan para Anggota Fraksi tentang makan siang gratis, namun dirinya tidak akan menjawab. Pasalnya, anggaran program tersebut belum ada dalam APBN 2024 bahkan dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPK) 2025.

“Bukan kami menghindar pertanyaan Bapak/Ibu tentang makan siang gratis, kami nggak akan jawab karena di APBN kita belum ada di 2024 kan tidak ada kalau ini adalah untuk pemerintahan baru Bapak Ibu juga paham siklus APBN kami dari KEMPPKF itu sudah ada postur besar belum sampai detailnya apalagi mau ambil BOS. Ya enggaklah Bu, belum,” kata Menkeu.

Baca juga: Pemilu 2024 Usai, Jokowi Pastikan Bansos Beras Gratis Lanjut Terus

Sri Mulyani pun menjelaskan bahwa pada rapat pembahasan KEM-PPKF fokus untuk membahas kerangka ekonomi makro dalam rangka transisi pemerintahan selanjutnya.

“Kalau ada yang menyampaikan oh tadi kita ngomongin setahu saya enggak pak yang (KEM-PPKF) kita belum ngomongin (program makan siang gratis), boro-boro ngomongin, belanja K/L postur saja masih dalam bentuk range pak, itu pun masih pembahasan sangat awal,” ungkapnya. (*)

Editor: Galih Pratama

Irawati

Recent Posts

Jumlah SID Naik, BEI Gaspol Tingkatkan Keaktifan Investor di Pasar Modal

Balikpapan – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat, jumlah single investor identification (SID) menembus 14 juta per… Read More

4 hours ago

Generali Indonesia Beri Perlindungan Asuransi bagi 6.000 Pelari di PLN Electric Run 2024

Jakarta – PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) terus mendukung berbagai kegiatan yang mempromosikan kesehatan… Read More

5 hours ago

Diikuti 6.470 Pelari, PLN Electric Run 2024 Ditarget Hindari Emisi Karbon hingga 14 ton CO2

Jakarta - Sebanyak 6.470 racepack telah diambil pelari yang berpartisipasi dalam PLN Electric Run 2024… Read More

12 hours ago

Segini Target OJK Buka Akses Produk dan Layanan Jasa Keuangan di BIK 2024

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membidik pencapaian Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2024 sekitar 8,7… Read More

12 hours ago

HUT ke-26, Bank Mandiri Hadirkan Inovasi Digital Adaptif dan Solutif untuk Siap Jadi Jawara Masa Depan

Jakarta - Merayakan usia ke-26, Bank Mandiri meluncurkan berbagai fitur dan layanan digital terbaru untuk… Read More

1 day ago

KemenKopUKM Gandeng Surveyor Indonesia Verifikasi Status Usaha Simpan Pinjam Koperasi

Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menunjuk PT Surveyor Indonesia, anggota Holding BUMN IDSurvey,… Read More

1 day ago