Di IMF-WB, RI Dorong Pembahasan Infrastruktur Negara Berkembang

Jakarta – Pemerintah Indonesia akan mendorong pembahasan terkait dengan strategi global untuk mendorong pembangunan infrastruktur di negara berkembang dan pembahasan terkait human capital dalam Annual Meeting International Monetary Fund-World Bank (AM IMF-WB) yang berlangsung pada 8–14 Oktober 2018.

Demikian pernyataan tersebut disampaikan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, selaku Ketua Panitia Nasional IMF-WB 2018, di Jakarta, Senin, 17 September 2018. Untuk mendorong pembangunan infrastruktur, pihaknya akan menekankan secara khusus terkait urbanisasi. Mengingat, banyak negara berkembang termasuk RI saat ini mengalami proses urbanisasi yang pesat.

“Kondisi itu harus didukung dengan ketersediaan layanan publik untuk menjadikan wilayah urban sebagai kawasan yang layak huni dan memiliki potensi ekonomi untuk menyerap lapangan kerja,” ujarnya.

Sementara itu terkait dengan pembahasan human capital, Menko Kemaritiman menekankan kaitan pada kondisi di era disruption dari perkembangan ekonomi digital saat ini. Dia mengungkapkan, pentingnya dalam menyiapkan generasi muda yang memiliki ide untuk mengembangkan produk-produk digit, sehingga generasi muda dapat bersaing di era ekonomi digital.

“Sesuai Instruksi Presiden bahwa momentum kehadiran ’dunia’ ke Bali bulan Oktober 2018 wajib dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mempromosikan Indonesia sebagai destinasi investasi dan wisata,” jelasnya.

Sedangkan terkait upaya mempromosikan Indonesia sebagai destinasi investasi dan wisata, Menko Kemaritiman menjelaskan, Indonesia berkepentingan untuk menunjukkan berbagai pencapaian Indonesia dalam sejumlah agenda pembangunan seperti infrastruktur dan human capital, serta keragaman destinasi pariwisata dan kekayaan seni, budaya dan kerajinan Indonesia.

“Dan yang tidak kalah penting adalah menunjukkan keramahan bangsa Indonesia dalam menyambut para tamu asing yang datang dari seluruh negara di dunia dan agar mereka merasa aman dan nyaman selama berkunjung di Indonesia,” tutupnya. (*)

Rezkiana Nisaputra