Jakarta – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyampaikan sikap Indonesia dalam menghadapi dinamika global, khususnya terkait kebijakan perdagangan yang diambil oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di periode keduanya.
Dengan pendekatan yang lebih agresif, Trump 2.0 telah menerapkan tarif baru terhadap Meksiko, Kanada, dan China dalam kurun waktu kurang dari 15 hari setelah pelantikannya.
Indonesia tetap waspada terhadap kemungkinan menjadi target kebijakan tarif AS, terutama karena defisit perdagangan AS terhadap Indonesia menempati peringkat ke-15, di bawah Malaysia dan di atas Swiss. Oleh karena itu, strategi mitigasi harus segera disiapkan.
Anggota DEN, Chatib Basri, menegaskan bahwa Indonesia akan tetap menjaga hubungan perdagangan yang seimbang dengan AS.
“Indonesia dapat mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif dalam menjaga hubungan perdagangan dengan AS, termasuk dengan meningkatkan impor produk strategis seperti pesawat, LNG, dan produk pertanian. Selain itu, perhatian juga perlu diberikan terhadap perusahaan AS yang berinvestasi di Indonesia, yang menghadapi tantangan regulasi di dalam negeri,” kata Chatib dikutip Jumat, 7 Februari 2025.
Baca juga: DPR Soroti Pelemahan Rupiah Akibat Kebijakan Trump
Selain hubungan dengan AS, lanjut Chatib, Indonesia juga bersikap waspada dalam menghadapi dinamika yang terjadi di BRICS. AS secara terang-terangan menyatakan akan menekan negara-negara yang berusaha menggantikan dolar sebagai mata uang utama perdagangan internasional.
Namun, data menunjukkan bahwa meskipun porsi dolar dalam cadangan devisa global turun, perubahan ini lebih disebabkan oleh dinamika pasar daripada upaya nyata untuk menggantikan dolar.
“Posisi Indonesia harus tetap netral dan seimbang, dengan menegaskan bahwa keanggotaan di BRICS bukan berarti mendukung dedolarisasi, melainkan untuk memperluas peluang perdagangan dan investasi,” lanjutnya.
Perang dagang yang kembali memanas antara AS dan China berpotensi mendorong relokasi industri ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Untuk dapat menangkap peluang ini, Indonesia harus segera melakukan pembenahan dalam berbagai aspek, seperti penyederhanaan regulasi, percepatan reformasi struktural, dan digitalisasi layanan.
“Saat ini, banyak investor global masih melihat kompleksitas regulasi di Indonesia sebagai tantangan utama. Oleh karena itu, reformasi struktural harus terus dipercepat, termasuk deregulasi, digitalisasi layanan, serta penguatan kawasan ekonomi khusus,” tegas Chatib.
Selain itu, terusnya, kebijakan moneter AS juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Jika The Fed memutuskan untuk menahan atau bahkan menaikkan suku bunga, maka imbal hasil obligasi AS akan meningkat, yang dapat mendorong penguatan dolar dan mempersempit ruang kebijakan moneter Indonesia.
Oleh karena itu, stabilitas rupiah harus menjadi prioritas, termasuk melalui optimalisasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) untuk mengurangi tekanan eksternal terhadap mata uang nasional.
Baca juga: Begini Cara Pemerintah Antisipasi Dampak Kebijakan Trump 2.0 terhadap Ekonomi RI
“Dalam menghadapi ketidakpastian global, Indonesia akan memperkuat kerja sama dengan ASEAN sebagai blok ekonomi yang solid dalam merespons dinamika perdagangan dunia. Selain itu, diversifikasi pasar menjadi langkah strategis yang harus diprioritaskan, dengan meningkatkan kemitraan dengan Uni Emirat Arab, Uni Eropa, dan China. Dengan memastikan bahwa pasar ekspor tidak bergantung pada satu negara tertentu, Indonesia dapat mengurangi risiko dari ketidakstabilan kebijakan dagang global,” jelas Chatib.
Chatib menegaskan bahwa Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga hubungan yang saling menguntungkan dengan AS, tetapi dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Daya saing, iklim investasi yang lebih baik, serta kebijakan yang konsisten dan responsif menjadi kunci bagi Indonesia untuk terus bertumbuh di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Pemerintah akan terus berupaya memastikan stabilitas ekonomi dengan memperkuat kerja sama internasional, memperbaiki regulasi investasi, serta menyiapkan kebijakan perdagangan yang adaptif agar Indonesia tetap kompetitif di pasar global,” pungkasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
