Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Juli Budi Winantya
Jakarta – Bank Indonesia (BI) menyatakan deflasi yang terjadi selama dua bulan berturut-turut di Januari dan Februari 2025 tidak ada kaitannya dengan melemahnya daya beli masyarakat.
Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Juli Budi Winantya menjelaskan bahwa untuk menentukan melemah atau tidaknya daya beli masyarakat akan terlihat dari inflasi inti. Pasalnya, inflasi inti mencerminkan interaksi antara penawaran dan permintaan.
“Lazimnya yang kita gunakan untuk melihat deflasi itu adalah representasinya inflasi inti, karena yang lebih mencerminkan interaksi antara penawaran dan permintaan,” kata Juli dalam Taklimat Media, Kamis, 6 Maret 2025.
Baca juga: BPS Catat Deflasi 0,48 Persen pada Februari 2025, Ini Pemicunya
Seperti diketahui, inflasi inti pada Februari 2025 berada di kisaran 2,48 persen year on year (yoy). Juli mengatakan, angka tersebut masih tergolong rendah dan stabil.
Selain itu, pertumbuhan konsumsi rumah tangga di keseluruhan tahun 2024 sebesar 4,94 persen yang mencerminkan daya beli masyarakat masih positif.
Baca juga: BI-Bank Sentral Australia Perpanjang Perjanjian Swap Mata Uang, Ini Dampaknya
“Sebenarnya menurut kami ini masih cukup baik, terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan yang terkait dengan konsumsi rumah tangga,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada Januari 2025 terjadi deflasi sebesar 0,76 persen secara bulanan (month-to-month/mtm).
Sedangkan, pada Februari 2025 terjadi deflasi sebesar 0,48 persen mtm. Deflasi dua bulan berturut-turut tersebut utamanya didorong oleh adanya diskon tarif listrik yang diberikan oleh pemerintah. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More