Defisit APBN Hingga Januari 2018 Sentuh Rp37,1 Triliun (APBN Menkeu)
Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan, defisit APBN per 31 Januari 2018 mencapai Rp37,1 triliun atau sebesar 0,25 persen terhadap PDB. Angka tersebut lebih rendah dibanding akhir Januari tahun lalu mencapai Rp44,9 triliun atau 0,33 persen dari PDB.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Selasa, 20 Februari 2018 mengatakan, sampai akhir Januari 2018, realisasi pendapatan negara mencapai Rp101,4 triliun atau 5,3 persen dari total pendapatan negara yang ditargetkan sebesar Rp1.894,7 triliun.
Dia mengatakan, realisasi pendapatan tersebut setara dengan pertumbuhan sebesar 14,7 persen (yoy). “Belanja negara yang telah terbelanjakan pada 31 Januari 2018 sebesar Rp138,4 triliun atau 6,2 persen dari total belanja negara yang sebesar Rp2.220,7 triliun,” ujarnya.
Baca juga: Defisit APBN Sepanjang 2017 Sebesar 2,57%
Sementara itu, keseimbangan primer hingga 31 Januari 2018 sebesar Rp13,9 triliun. “Kalau dibanding tahun lalu, itu lebih baik. Untuk pendapatan negara pertumbuhannya melompat lebih dari dua kali lipat. Belanja negara memang lebih rendah dibanding (APBN-P) tahun lalu yang sebesar 6,2 persen,” ucapnya.
Lebih lanjut Sri Mulyani menyebutkan, sampai dengan 31 Januari 2018 realisasi pembiayaan mencapai Rp21,8 triliun (netto) atau lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama 2017 mencapai Rp82,7 triliun. Sedangkan, kelebihan pembiayaan anggaran senilai Rp15,3 triliun. (*)
Poin Penting KPK melakukan OTT di lingkungan Bea Cukai Kemenkeu dan menangkap Rizal, mantan Direktur… Read More
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting NPL konstruksi BTN berasal dari kredit legacy sebelum 2020 yang proses pemulihannya membutuhkan… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More