Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan, defisit APBN per 31 Januari 2018 mencapai Rp37,1 triliun atau sebesar 0,25 persen terhadap PDB. Angka tersebut lebih rendah dibanding akhir Januari tahun lalu mencapai Rp44,9 triliun atau 0,33 persen dari PDB.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Selasa, 20 Februari 2018 mengatakan, sampai akhir Januari 2018, realisasi pendapatan negara mencapai Rp101,4 triliun atau 5,3 persen dari total pendapatan negara yang ditargetkan sebesar Rp1.894,7 triliun.
Dia mengatakan, realisasi pendapatan tersebut setara dengan pertumbuhan sebesar 14,7 persen (yoy). “Belanja negara yang telah terbelanjakan pada 31 Januari 2018 sebesar Rp138,4 triliun atau 6,2 persen dari total belanja negara yang sebesar Rp2.220,7 triliun,” ujarnya.
Baca juga: Defisit APBN Sepanjang 2017 Sebesar 2,57%
Sementara itu, keseimbangan primer hingga 31 Januari 2018 sebesar Rp13,9 triliun. “Kalau dibanding tahun lalu, itu lebih baik. Untuk pendapatan negara pertumbuhannya melompat lebih dari dua kali lipat. Belanja negara memang lebih rendah dibanding (APBN-P) tahun lalu yang sebesar 6,2 persen,” ucapnya.
Lebih lanjut Sri Mulyani menyebutkan, sampai dengan 31 Januari 2018 realisasi pembiayaan mencapai Rp21,8 triliun (netto) atau lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama 2017 mencapai Rp82,7 triliun. Sedangkan, kelebihan pembiayaan anggaran senilai Rp15,3 triliun. (*)
Jakarta - Perusahaan pembiayaan PT Home Credit Indonesia (Home Credit) terus berupaya meningkatkan inklusi keuangan… Read More
Jakarta - Hilirisasi nikel di Pulau Obi, Maluku Utara membuat ekonomi desa sekitar tumbuh dua… Read More
Jakarta - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mendukung langkah Induk Koperasi Unit Desa (Inkud)… Read More
Jakarta - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) untuk pertama kalinya menggelar kompetisi Runvestasi pada… Read More
Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memberi tanggapan terkait penutupan Indeks Harga Saham Gabungan… Read More
Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Self-Regulatory Organization (SRO), dengan dukungan dari Otoritas… Read More