Poin Penting
- Defisit APBN 2025 melebar menjadi Rp695,1 triliun atau 2,92 persen PDB, lebih tinggi dari outlook semester Rp662 triliun (2,78 persen), namun tetap dijaga di bawah batas aman 3 persen PDB.
- Pendapatan negara tertahan, hanya mencapai Rp2.756,3 triliun (91,7 persendari outlook), sementara belanja negara terealisasi Rp3.451,4 triliun (95,3 persen)
- Pemerintah tetap ekspansif namun hati-hati, tidak memangkas belanja meski tekanan global tinggi, sebagai bentuk stimulus ekonomi tanpa membahayakan kesinambungan APBN.
Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) alami defisit hingga akhir 2025 sebesar Rp695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Defisit tersebut melebar dari outlook laporan semester yang ditargetkan hanya sebesar 2,78 persen dari PDB atau sebesar Rp662 triliun.
“Walaupun defisit membesar ke Rp695,1 triliun itu lebih tinggi dari target APBN yang Rp662 triliun, tapi kita tetap jaga pastikan bahwa defisitnya tidak diatas 3 persen, defisitnya memang naik ke 2,92 persen,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis, 8 Januari 2026.
Baca juga: Kemenkeu Prioritaskan Ketahanan Pangan dalam APBN 2026
Menurut Purbaya, defisit yang melebar tersebut merupakan langkah pemerintah untuk menjaga ekonomi tetap bisa berekspansi di tengah tekanan global yang tinggi dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.
“Walaupun menggelembung kita pastikan di bawah 3 persen ini adalah standar yang paling ketat, jadi kita mengacu ke sana terus walaupun keadaan agak menekan kita,” ungkapnya.
Adapun keseimbangan primer juga mencatatkan defisit sebesar Rp180,7 triliun atau 285,3 persen terhadap APBN.
Kemudian, pendapatan negara hingga akhir Desember 2025 hanya mencapai Rp2.756,3 triliun atau setara 91,7 persen terhadap outlook APBN 2025.
Di sisi lain, realisasi belanja negara hingga Desember 2025 sebesar Rp3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari outlook 2025.
Hal tersebut mencerminkan belanja pemerintah terus diarahakan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mendukung program prioritas.
Baca juga: Pemerintah Bisa Tarik Lebih Cepat Surplus BI untuk Pendanaan APBN
Purbaya menjelaskan, pemerintah tidak memotong belanja negara meski pendapatan negara masih jauh dari target. Menurutnya, hal itu dikarenakan agar defisit APBN tidak makin melebar.
“Tapi kita tahu kan, ketika ekonomi kita sedang mengalami down kita harus memberikan stimulus ke perekonomian. Ini wujud komitmen pemerintah untuk menjaga ekonomi tetap tumbuh secara berkesinambungan tanpa membahayakan APBN,” tambahnya. (*)
Editor: Galih Pratama
