Jakarta – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) sempat diwarnai perdebatan yang panas saat Direktur Utama BRI Sunarso memaparkan materi mengenai realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan rencana perseroan ke depan dalam melaksanakan amanat dari Pemerintah tersebut.
Dalam rapat tersebut, Sunarso menjelaskan pemaparannya mengenai digitalisasi KUR. Dirinya menyebut, transformasi digital menjadi fokus BRI tanpa melupakan tugas BRI untuk melayani kelas mikro kecil menengah.
“Melayani rakyat itu dua hal, operational cost tinggi, jaringan banyak, manusia banyak, operational risk tinggi, tidak ada pilihan lain, selain menurunkan cost, itu kita harus transformasi digital,” kata Sunarso di Kompleks DPR Jakarta, Rabu 27 November 2019.
Pernyataan tersebut sempat diwarnai interupsi dan salah paham dari Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Demokrat Vera Febyanthy. Ia menuturkan bahwa seharusnya Sunarso tidak melontarkan pernyataan cost tinggi dalam layanan.
“Pembiayaan cost ya tinggi. Berarti punya beban terhadap legacy atau program pemerintah. Bapak terbebani program KUR. Enggak boleh, Pak. Jangan Bapak katakan seperti itu,” kata Vera dengan nada tinggi.
Menanggapi hal tersebut, Sunarso membantah dengan lantang pernyataan Vera. Sunarso menegaskan bahwa ia sama sekali tidak mengatakan ‘terbebani’. Bahkan usai mengatakan hal itu, Sunarso langsung mematikan microphone, dengan wajah seperti memendam emosi.
“Saya enggak mengatakan itu. Ini faktanya bahwa pembiayaan harus diatasi. Kita harus atasi. Bukan kita terbebani, kita harus atasi,” kata Sunarso bernada tinggi.
Melihat kondisi yang memanas, pimpinan rapat langsung menengahi perdebatan keduanya. Sunarso pun diberikan waktu untuk kembali menyampaikan penjelasan terkait strategi perseroan di tahun mendatang.
Sebagai informasi, BRI telah diamanatkan oleh Pemerintah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp120 triliun di tahun depan. Angka ini meningkat 27,5 persen jika dibandingkan dengan target penyaluran tahun ini yang sebesar Rp87 triliun.
Secara rinci, plafon KUR BRI di sektor produksi sebesar 60 persen dari plafon tahun depan atau sekitar Rp72 triliun. Sementara sisa 40 persennya atau sebesar Rp48 triliun untuk sektor perdagangan. (*)
Editor: Rezkiana Np
