Daya Beli Lesu, BI Ingatkan Risiko Perlambatan Kredit

Jakarta – Bank Indonesia (BI) menilai melemahnya daya beli masyarakat kelas menengah dan bawah hingga kinerja UMKM berpotensi menjadi tantangan utama dalam menjaga pertumbuhan kredit.

Dikutip dari buku Kajian Stabilitas Keuangan No. 44 yang diterbitkan BI, disebutkan bahwa pelemahan daya beli rumah tangga kelas menengah dan bawah diperkirakan berdampak pada permintaan kredit yang lebih terbatas dengan dampak rambatan pada kinerja UMKM.

“Hal ini sejalan dengan posisi masyarakat menengah-bawah yang merupakan segmen utama konsumen UMKM,” tulis buku KSK No.44, dikutip, Senin, 10 Maret 2025.

Baca juga: Deflasi Dua Bulan Beruntun Sinyal Daya Beli Masyarakat Loyo? Begini Penjelasan BI

Selain itu, perbankan diperkirakan akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit kepada debitur UMKM guna menjaga kualitas kredit dan meminimalkan risiko kredit macet.

“Ke depan, berbagai kebijakan pemerintah, antara lain optimalisasi penyaluran KUR, kebijakan hapus tagih kredit UMKM, maupun skema kredit investasi padat karya untuk UMKM diharapkan dapat memberikan dampak positif pada perbaikan kinerja UMKM,” tulis BI dalam buku KSK tersebut.

Adapun Bank Indonesia memperkirakan kredit tumbuh dalam kisaran sebesar 11-13 persen pada 2025 dan 2026.

Bank Indonesia meyakini pada 2025 prospek pertumbuhan kredit akan didukung oleh penurunan BI Rate dan penguatan insentif likuiditas makroprudensial (KLM).

Peran Perbankan dalam Mendorong Pertumbuhan Kredit

Dari sisi penawaran, perbankan masih memiliki ketahanan yang baik untuk menopang pertumbuhan kredit. Ketahanan ini didukung oleh likuiditas yang memadai serta minat pembiayaan yang cukup kuat untuk realokasi alat likuid ke kredit.

“Terbukanya ruang penurunan BI Rate ke depan akan memberikan insentif bagi bank untuk meningkatkan pertumbuhan kredit dan menurunkan biaya dana,” tulis BI.

Baca juga: BI Perbesar Insentif Likuiditas Makroprudensial untuk Perbankan jadi 5 Persen

Selain itu, sejak 1 Januari 2025, implementasi KLM diperkuat untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Di sisi penawaran, pertumbuhan pendanaan dan likuiditas perbankan menjadi faktor penting untuk memastikan tercapainya target pertumbuhan kredit 2025. Intermediasi perbankan pada 2024 menghadapi beberapa tantangan, antara lain terbatasnya pertumbuhan sumber pendanaan dan tidak meratanya kepemilikan alat likuid.

“Terbatasnya pertumbuhan pendanaan bank tercermin dari moderatnya pertumbuhan DPK sehingga berdampak pada penurunan alat likuid dan kapasitas pembiayaan bank, serta perlunya dukungan proses realokasi alat likuid ke kredit,” kata BI.

Baca juga: Menanti Transparansi Kemenkeu dalam Publikasi APBN Kita yang Tertunda

Selain itu, bank dihadapkan pada tantangan sebaran alat likuid antarbank yang belum merata, kendati alat likuid perbankan berada pada tingkat memadai di level agregat.

Beberapa bank dengan alat likuid melimpah masih cenderung menahan pertumbuhan kreditnya, sedangkan alat likuid di sejumlah bank dengan pertumbuhan kredit tinggi berada dalam tren penurunan.

Sehingga, untuk mencapai target kredit 2025 dibutuhkan dukungan bauran kebijakan Bank Indonesia dan sinergi kebijakan dengan kementerian dan otoritas terkait. (*)

Editor: Yulian Saputra