Poin Penting
- BPS terus memperbarui DTSEN agar data sosial dan ekonomi sesuai dengan kondisi masyarakat terkini.
- DTSEN telah mencapai versi 7 pada 10 Juli 2026.
- Sekitar 4,3 juta keluarga penerima manfaat baru kini menerima bansos setelah pemerintah menggunakan DTSEN.
Jakarta – Pemerintah perlu memastikan data sosial dan ekonomi yang menjadi dasar pengambilan kebijakan terus diperbarui agar tetap menggambarkan kondisi masyarakat terkini. Badan Pusat Statistik (BPS) menekankan bahwa pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi langkah penting untuk menjaga akurasi dan relevansi data tersebut.
Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data BPS Setia Pramana mengatakan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat terus berubah. Perpindahan domisili, kematian, hingga perubahan kondisi ekonomi menjadi alasan data perlu diperbarui secara berkala.
“Ada informasi mengenai domisili yang berpindah, meninggal, dan sebagaimana, sehingga dilakukan proses pemutakhiran. Sumber datanya apa? Data dari kementerian lembaga, survei, dan ada sensus. Jadi harus diperbarui sehingga kita dapat informasi yang lebih detail yang lebih akurat sesuai dengan data terkini,” jelas Setia dalam Diskusi Metodologi Penentuan Desil dan Pengukuran Kemiskinan dalam keterangannya, Sabtu, 12 September 2026.
Baca juga: Purbaya Gelontorkan Rp7 Triliun ke BPS, Salah Satunya untuk Perbaiki DTSEN
Pemutakhiran DTSEN dilakukan secara bertahap oleh BPS bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Sejak Februari 2025, DTSEN telah beberapa kali diperbarui dan mencapai versi 7 pada 10 Juli 2026.
Pemerintah juga menyediakan kanal bagi masyarakat untuk menyampaikan usul dan sanggah. Masukan tersebut menjadi bagian dari proses pemutakhiran data agar kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat tecermin dengan lebih baik.
4,3 Juta KPM Baru Terima Bansos
Tenaga Ahli Kementerian Sosial Andi Kurniawan mengatakan penggunaan DTSEN turut membantu pemerintah memperbaiki ketepatan sasaran program bantuan sosial (bansos).
Menurut dia, sekitar 4,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang sebelumnya tidak menerima bansos kini mendapatkan bantuan.
“Ada sekitar 4,3 juta KPM baru yang selama ini tidak menerima terima bansos hari ini bisa menerima bansos, sejak DTSEN kita pakai,” ungkap Andi.
Baca juga: Soal Desil DTSEN yang Dinilai Tak Sesuai, Ini Respons Purbaya
Ia menambahkan, pemerintah tetap terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak untuk memperbaiki data yang digunakan dalam penyaluran bansos.
Sensus Ekonomi Bisa Perbarui DTSEN
Ketua Forum Masyarakat Statistik (FMS) Rusman Heriawan mengatakan hasil Sensus Ekonomi 2026 juga dapat dimanfaatkan untuk memperbarui DTSEN, termasuk data desil.
“Yang paling dekat untuk memperbaiki DTSEN adalah dari hasil Sensus Ekonomi tahun 2026 yang sebentar lagi akan dikeluarkan lalu akan mengupdate DTSEN dan desil. Ini jangka pendek,” jelas Rusman.
Ia juga mengusulkan pemerintah menyediakan help desk atau call center yang melibatkan berbagai institusi terkait. Kanal tersebut dinilai dapat memudahkan masyarakat menyampaikan masukan atau persoalan terkait DTSEN. (*)
