Jakarta – Peralihan dividen milik perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dinilai akan membantu menyederhanakan pencatatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pendapat itu disampaikan Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, merespons kekhawatiran sejumlah pihak atas potensi moral hazard dari pengelolaan investasi yang berasal dari dividen tersebut.
“Justru keberadaan Danantara membuat pencatatan APBN lebih sederhana, sehingga lebih terbatas peluang melakukan financial engineering untuk membuat APBN nampak lebih cantik,” kata Wijayanto dilansir ANTARA, Senin, 14 Juli 2025.
Ia menjelaskan, financial engineering yang dimaksud yakni ketika pemerintah memberikan banyak penyertaan modal negara (PMN) dengan sumber dana dari utang, lalu BUMN memberikan dividen yang besar.
Baca juga: Danantara Teken MoU dengan JBIC, Dorong Investasi Proyek Hijau dan Digital
Strategi tersebut dinilai membuat defisit APBN nampak lebih rendah, padahal utang pemerintah justru bertambah.
“Hal ini terjadi dalam puluhan tahun terakhir, mengapa defisit APBN selalu di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), tetapi rasio utang terhadap PDB melejit terus,” jelasnya.
Menurut Wijayanto, meskipun pemerintah kehilangan sumber penerimaan akibat peralihan dividen ke Danantara, tanggung jawab atas PMN juga turut dialihkan.
Artinya, ada pengurangan penerimaan (cash in flow), tetapi juga ada pengurangan tanggung jawab PMN (cash out flow).
“Jadi dari sisi cash flow tidak terlalu berdampak, bahkan mengingat kebutuhan dana untuk restrukturisasi BUMN yang akan sangat besar di tahun-tahun mendatang (BUMN Karya, Farmasi dan Garuda), sesungguhnya pemerintah diuntungkan dari sisi cash flow,” bebernya.
Namun demikian, ia mencatat bahwa dalam sistem APBN, dividen tercatat sebagai penerimaan negara, sementara PMN tidak dicatat sebagai pengeluaran karena dianggap sebagai investasi.
Baca juga: Danantara Dinilai Geser Fungsi Kementerian BUMN, Ini Kata DPR
“Sehingga dengan adanya Danantara, maka APBN terkesan nampak lebih buruk walau sesungguhnya tidak berdampak,” ujar dia.
Pemerintah Berupaya Mitigasi Penurunan PNBP
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus berupaya meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari berbagai sektor di luar setoran dividen BUMN.
PNBP tahun ini diproyeksikan hanya mencapai Rp477,2 triliun atau 92,9 persen dari dari target Rp513,6 triliun.
Meski begitu, pemerintah tetap memitigasi agar dampak negatif perpindahan dana tersebut tidak terlalu besar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pihaknya berupaya menekan potensi kehilangan pendapatan hingga hanya separuhnya, dengan menambal sisanya melalui penerimaan baru.
“Dengan beberapa measure kita akan kurangi mitigasi, sehingga perbedaannya mungkin hanya sekitar Rp40 triliun. Artinya PNBP mencari tambahan penerimaan baru sebesar Rp40 triliun, sehingga koreksi Rp80 triliun tidak seluruhnya muncul di sana,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
